Jakarta – Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno mengatakan, pihaknya tidak akan menindak tegas pihak atau kelompok yang ingin mengganggu atau menggagalkan pengumuman rekapitulasi Pemilu Presiden pada Selasa (22/7/2014) mendatang.
“Kami sudah menyiapkan beberapa skenario penanganan situasi di sekitar Gedung KPU, termasuk yang terburuk pun, misalnya rusuh atau bentrok antara dua kubu pendukung. Tapi, tetap kami mengedepankan tindakan persuasif dan negoisasi,” ujar Irjen Pol Dwi, usai berbuka puasa dengan jajaran Direksi Bank DKI dan anak yatim piatu di Kantor Pusat Bank DKI, Jakarta, Rabu , 16 Juli 2014 malam.
Mantan Kapolda Jateng ini, meminta kepada dua kelompok pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta untuk bersikap dewasa dan menerima kenyataan apapun hasil pengumuman KPU. Serta tidak mengerahkan massa untuk datang ke Gedung KPU. Cukup menyaksikan dari rumah masing-masing, lantaran bakal disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun tv nasional.
Bagi pendukung yang tidak puas terhadap KPU, lanjut Dwi, bisa melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi.
“Secara sistem sudah ada mekanisme lewat jalur MK, selama tiga hari, kan aturannya begitu. Namun kalau terjadi sesuatu, kita sudah ada rencara kontigensi, tapi langkah, preventiv (pencegahan) yang utama kita lakukan,” tambahnya.
DWI mengatakan, peristiwa yang tidak diduga bisa saja seperti ancaman ledakan bom, atau kerusuhan. “Kita antisipasi, kita harus siap, makanya kita simulasikan pada Sabtu (19/7/2014). Nanti simulasi mungkin mengganggu sedikit, ruas jalan di sekitar Jalan Imam Bonjol, HR Rasuna Said, Diponegoro, Tugu Tani, juga akan berdampak,” ujar Sudjarno. Simulasi dilakukan sekitar 30 menit.
Oran nomer satu di Polda Metro Jaya itu mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Seluruh pendukung Capres juga diminta tertib dan saling menjaga keamanan.
