Senin, 20 September 21

Pojokkan Pertamina, Menteri ESDM Dikecam

Pojokkan Pertamina, Menteri ESDM Dikecam
* Binsar Effendi Hutabarat

Oleh: Binsar Effendi Hutabarat*

Heboh pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang pada 8 November 2015 mengungkapkan 3 hasil audit forensik independen terhadap PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang dilakukan oleh perusahaan auditor global KordhaMentha asal Australia, di bawah supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina sejak 1 Juli hingga 30 Oktober 2015.

Proses likuidasi Petral yang berkedudukan di Singapore oleh PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan, masih berlangsung setelah kegiatannya resmi dibekukan pada Mei 2015 dan ditargetkan pembubaran Petral tuntas pada April 2016.

Sementara pihak merasa curiga atas ekspos hasil audit Petral oleh Menteri ESDM. Sebab Sudirman merupakan bagian dari jaringan masa lalu di Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina-Petral PES bersama dengan Ari Soemarno yang menjadi Dirut Pertamina waktu itu. Sudirman pernah menjadi Senior Vice President (SVP) ISC Pertamina yang notabene adalah penentu dan pengambil keputusan impor minyak mentah dan BBM.

Oleh karena itu, itu ditelisik siapa saja yang bermain, tidak hanya pada periode tertentu. Mulai dari Petral berdiri ataupun ketika Sudirman berkongsi dengan Ari Soemarno. Pasalnya, Pertamina sudah menyatakan hasil audit forensik yang dilakukan oleh auditor independen itu, telah diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Saat ini, hasil audit sendiri dalam proses pendalaman oleh para ahli legal di Kementerian ESDM dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perihal apakah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada pihak kepolisian nanti kasus ini akan dibawa, Pertamina menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah.

Pengakuan Sudirman bahwa ada pihak ketiga yang bukan bagian dari manajemen Petral, Pertamina, maupun pemerintah yang terlibat dalam perdagangan minyak mentah dan BBM serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut mengikuti permainan yang tidak transparan, terkesan sangat politis.
Bahkan dianggap politisasi jika Menteri ESDM menyampaikan audit Petral-PES. Kalau mau ungkap, sebaiknya jangan setengah-setengah dan harus total. Tidak mungkin tidak ada pejabat-pejabat baik di Pertamina maupun di pemerintah yang tidak terlibat. Akibatnya, Sudirman pun panen kecaman karena pada konteks ini telah mendiskreditkan Pertamina.

Sejumlah pihak juga menaruh curiga kepada Sudirman yang tiba-tiba sangat getol mengungkap audit Petral menjelang reshuffle kabinet. Terutama setelah namanya turut disebut-sebut akan diganti dari Kabinet Kerja. Diduga itu dilakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri jelang reshuffle. Sebab, yang namanya audit seharusnya dilaporkan kalau ada penyelewengan. Harus dibawa ke KPK kalau memang ada korupsinya. Bukan hanya bisa dijadikan menu konperensi pers saja, dan yang imbasnya nama Pertamina juga dirugikan.

Kini, Menteri ESDM Sudirman Said pun dinilai telah menciptakan kegaduhan dengan memberikan pernyataan yang tidak jelas. Jangan sampai Pertamina sejak tahun 2008 sudah menyatakan siap dan mampu mengelola Blok Mahakam 100 persen, kemudian digaduhkan oleh Sudirman yang menetapkan Pertamina hanya mendapat bagian 70 persen paska habis kontrak Blok Mahakam tahun 2017. Begitu pula pernyataannya yang mengatakan ada tokoh politik sangat berkuasa menjual nama Presiden dan Wapres RI kepada Freeport dan meminta jatah saham perusahan tambang emas asal Amerika Serikat (AS) itu, yang kebetulan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen saham.

Sebaiknya, Sudirman hindari membuat pernyataan yang tidak jelas yang hanya menambah ketidakpastian arah negara. Ketimbang membuat pernyataan yang tidak jelas, Binsar Effendi menilai akan lebih baik jika membuka siapa saja sebetulnya mafia migas di balik perusahaan Petral. Sudirman juga harus bertanggung jawab atas keterangan yang disampaikannya kepada publik. Karena kalau Sudirman adalah wakil pemerintah, maka punya kewajiban secara transparan menyebut pihak ketiga siapa yang dimaksud karena dalam aktivitas bisnisnya bisa mempengaruhi urusan negara. Apalagi Presiden Jokowi terus mendukung penegakan hukum pasca hasil audit forensik terhadap Petral.

Jika pernyataan Menteri ESDM itu tidak berani mengungkap siapa mafia migas yang mempengaruhi Petral dan melaporkan segera ke KPK, maka sepanjang itu pula Sudirman dapat dianggap telah melakukan kebohongan publik.‎ Bahkan ada kemungkinan pernyataan Sudirman itu dilontarkan, sebagai usaha mengalihkan isu yang sesungguhnya agar pejabat di Pertamina diisi oleh orang-orangnya.

Daniel Purba yang menjabat SVP ISC Pertamina, adalah mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, adalah bekas anak-buahnya. Padahal, Daniel juga bagian dari mantan pejabat di Petral saat Dirut Petral Ari Soemarno. Jadi, bisa saja pernyataan Menteri ESDM itu sengaja dilontarkan dengan maksud mengalihkan perhatian masyarakat yang selama ini geram dengan kebijakan Sudirman, terutama soal habis kontrak Blok Mahakam.

Kalau benar hal itu yang menjadi tujuan dari Sudirman, maka seyogianya Presiden Jokowi memasukannya dalam daftar teratas Menteri yang harus diganti pada saat reshuffle kabinet nanti. [#]

*) Binsar Effendi Hutabarat – Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.