Jakarta, Obsessionnews – Mantan Anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Golkar Poempida Hidayatulloh membantah adanya tudingan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) seperti dimuat sebuah situs berita online, Jumat (3/4) kemarin. JK dituding tidak mampu mengatasi permasalahan bangsa dan dimintanya untuk dilengserkan bersama Presiden Jokowi satu paket.
“Saya melihat bahwa pendapat tersebut sangatlah tendensius dan tidak seimbang. Oleh karena itu perlu diluruskan.
Jika memang kebijakan Pemerintah dilakukan oleh Seorang Presiden tanpa melibatkan Wakil Presiden, maka kebijakan tersebut tetap sah secara konstitusi,” tandas Poempida dalam siaran persnya kepada Obsessionnews, Sabtu (4/4/2015).
Poempida menegaskan, dari sejak Indonesia berdiri dan mempunyai Pemerintahan, sudah banyak sekali kebijakan Presiden yang diputuskan tanpa melibatkan Wakil Presiden. “Bahkan pada zaman Presiden Habibie, Presiden membuat kebijakan sendiri, karena memang tidak ada Wakil Presidennya,” ungkapnya.
Jika kemudian proses pemakzulan dilakukan secara paket Presiden dan Wakil Presiden (Jokowi-JK), menurut Poempida, hal ini pun tidak dapat dibenarkan. “Karena pada dasarnya Institusi Presiden jelas berbeda dengan Wakil Presiden. Jika terjadi kesalahan pembuatan kebijakan dilakukan oleh Presiden, tidaklah serta merta menjadi tanggung jawab Wakil Presiden atau pun sebaliknya,” tuturnya.
Sebelumnya, situs berita rmol.co tayangan Jumat (3/4), memuat pernyataan Mantan Jurubicara Persiden Gus Dur, Adhie M Massardi, yang mengatakan, Wapres JK semakin terlihat ketidakmampuannya dalam memimpin dan menyelesaikan isu-isu krusial permasalahan yang dihadapi bangsa. Contoh, inflasi dan kenaikan bahan pokok, gas dan BBM. “JK hanya bagia dari persoalan di pemerintah Jokowi,” katanya.
Jika sudah begini, lanjut Adhie, wacana untuk menurunkan Jokowi karena tidak mampu menjadi presiden dan digantikan dengan JK sama sekali bukan solusi. “Kalau mau diganti atau diturunkan yang diturunkan satu paket,” demikian Adhie. (Ali)
