Selasa, 20 Oktober 20

PNS Palembang Wajib Salat Subuh Berjamaah!

PNS Palembang Wajib Salat Subuh Berjamaah!
* ilustrasi PNS. (BBC)

Keputusan wali kota Palembang menerbitkan peraturan tentang gerakan Salat Subuh berjamaah bagi pegawai negeri sipil (PNS) tetap digelar terus meski dikritik oleh kalangan tertentu.

Sekitar 1.600 orang PNS (sekarang ASN, aparatur sipil negara) yang beragama Islam di Kota Palembang diwajibkan salat Subuh berjamaah di masjid, melalui Peraturan Nomor 69 Tahun 2018, yang baru dibuat oleh Wali Kota Palembang, Harnojoyo.

Menurut Ketua Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ratu Dewa, salat Subuh berjamaah di masjid adalah langkah yang paling komunikatif untuk menyerap aspirasi warga, dibandingkan rapat formal.

“Ini upaya membangun kesadaran kolektif bahwa ini perintah agama, jangan sampai ada perwali (Peraturan Wali kota) jadi tertekan,” kata Ratu Dewa kepada BBC News Indonesia, Kamis (20/9/2018).

Dia menambahkan, kewajiban salat Subuh berjamaah di masjid juga digunakan untuk mengatur perilaku pegawai pemerintahan.

Peraturan itu baru dijalankan dua hari yaitu sejak hari Rabu (19/9) lalu, dan hasil evaluasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan, pegawai instansi pemerintah yang ikut jamaah salat Subuh di masjid, baru mencapai 30%.

Sisi religius
Alasan utama pemerintah Kota Palembang menjalankan peraturan wajib ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, namun ketua BKPSDM, Ratu Dewa juga memaparkan tujuan lainnya.

“Ini terkait dengan visi misi wali kota Palembang sebagai Palembang Emas Darussalam, kita kedepankan sisi religius, baik masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan,” ungkap Ratu.

Namun, dalam konteks pemerintahan dan mengelola aspirasi masyarakat, Ismail Hasani, peneliti Setara Institute menyebut, tata kelola aspirasi masyarakat, tidak ada hubungannya dengan kewajiban Salat Subuh berjamaah di masjid.

“Tidak ada hubungannya dengan salat Subuh, kalau merasa ini tepat, karena masjid tempat berkumpul, yang diatur bukan salat Subuh wajibnya, tapi pejabat-pejabat daerah datang ke tempat keramaian,” katanya.

“Artinya mengumpulkan aspirasi bisa dilakukan di banyak tempat keramaian, bukan hanya di masjid, salat Subuh adalah ranah privat,” tandas Ismail Hasani. (BBC)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.