Kamis, 6 Oktober 22

PNBP Dinilai Rendah, Kejagung Minta Pengamat Bicara Fakta

PNBP Dinilai Rendah, Kejagung Minta Pengamat Bicara Fakta

Semarang, Obsessionnews – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai banyak kalangan merosot drastis dan cenderung memprihatinkan.

Dikatakan jumlah PNB semester I tahun 2015 hanya Rp 41,8 miliar saja. Jumlah tersebut berbanding terbalik saat era Basrief Arief yang mampu mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuding, minimnya perolehan PNBP Kejaksaan pada semester I tahun 2015 ini disebabkan faktor kepemimpinan.

“Saya kira ini persoalan minimnya perolehan PNBP ini terletak pada pimpinan kejaksaan. Mulai dari Jaksa Agung Muda Pembinaanak harus bertanggung jawab atas merosotnya penerimaan PNBP,” kata Uchok dalam rilisnya, Rabu (30/9).

Uchok menambahkan, situasi demikian bentuk ketidak-pedulian Kejaksaan dengan kondisi krisis ekonomi Indonesia.

“Dengan besarnya PNBP yang masuk ke kas negara, tentu dapat membantu kondisi perekonomian saat ini. Harusnya kejaksaan bisa mengoptimalkan perannya. Masa PNBP semester I hanya Rp 41 miliar. Ini kan lucu, Jaksa Agung Prasetyo kinerjanya jauh dibawah kepemimpinan Basrief Arief. Padahal Jambin (Jaksa Agung Muda Pembinaan) masih sama, yaitu Bambang Waluyo,” tegasnya.

Menanggapi celoteh pengamat tentang kinerja Kejaksaan dalam mendapat PNBP, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Bambang Waluyo mengatakan, semestinya para pengamat berbicara berdasar fakta dan data akurat.

“Saya heran darimana muncul data Rp 41 Miliar itu? Padahal sampai sekarang PNPB Kejaksaan sudah mencapai Rp 519 Miliar,” ungkapnya melalui hubungan telepon kepada awak media, Rabu (30/9/2015).

Bambang menjelaskan, target dari Menkeu untuk PNPB Kejaksaan Tahun 2015 hanya sebesar Rp 250 Miliar.

“Baru triwulan ketiga saja sudah dua kali lipat dari target. Lantas darimana data Rp 41 Miliar selama semester pertama itu?” terangnya.

Terkait PNPB tahun 2014 melambung tinggi hingga mencapai Rp 3 Triliun, persoalan tersebut disebabkan putusan inkrah Mahkamah Agung terhadap kasus PT Asian Agri dengan total pembayaran Rp 2,5 triliun. Menurutnya, di tahun 2015 ‘tanpa’ kasus inkracht saja Kejaksaan sudah melampaui target Menkeu

“Tolonglah bila berpendapat atau melempar statemen ke masyarakat itu lebih cerdas. Lihat data atau kumpulkan data yang akurat. Jangan hanya sekilas saja,” pinta dia.

Bambang juga menandaskan bahwa Kejaksaan tidak alergi terhadap kritik, karena dengan adanya kritik berarti masih ada yang memperhatikan dan sayang terhadap Kejaksaan. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.