Jakarta, Obsessionnews – Pada rapat pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016, DPR RI sempat menawarkan ongkos subsidi energi sebesar Rp 50 triliun. Namun, pemerintah menolak dan hanya meminta Rp38,8 triliun saja.
Ramson Siagian, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menerjemahkan penolakan pemerintah tersebut bahwa anggaran subsidi masih ada dan tidak bisa dihapus.
Cara pikir pemerintah dalam menyusun RAPBN seperti ini pun dianggap sebagai kebijakan yang cenderung pro kepada neo liberalisme. Sebab saat ini ada peningkatan jumlah masyarakat miskin terkait kenaikan harga-harga. Belum lagi, meski ada kenaikan pendapatan laba pada kinerja PT PLN pada semester I tahun 2015 sebesar Rp15,5 triliun, tarif listrik direncanakan bakal naik.
“Hal ini harus dipikirkan pemerintah,” kata Ramson di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).
Dalam usulan pemberian subsidi sebesar Rp50 triliun dan pemerintah hanya meminta Rp 38,8 triliun, tidak ada catatan soal pencabutan subsidi terutama soal tarif listrik. Makanya, ketika wacana kenaikan tarif beredar, Ramson menduga ini merupakan akal-akalan dalam menyerahkan kepada mekanisme pasar. Selanjutnya, bisa saja PLN dijual ke swasta.
“Diajukannya subsidi sebesar Rp39 triliun, dikhawatirkan ini merupakan tekanan pemerintah ke PLN karena anggaran itu akan dipakai pemerintah. Jadi ini tergantung pada kebijakan pemerintah, karena PLN itu hanya operator,” jelas dia.
Asal tahu saja, biaya pokok produksi listrik di Indonesia terlalu besar dan berada di atas Rp 1.400 per KWH. Harga batu bara, gas, serta minyak mentah yang turun masih diiringi bengkaknya biaya produksi setrum.
“Jadi sebenarnya PLN sudah untung,” sebut Ramson. (Mahbub Junaidi)
