Jakarta, Obsessionnews.com – Direksi PT PLN (Persero) mengadakan rapat dengan Komisi VII DPR guna membahas beberapa isu, khususnya program pembangkit listrik 35.000 mega watt (MW), Kamis (13/10/2016) ini.
Program tersebut menjadi tugas yang diemban PT PLN. Hal ini dikarenakan pemadaman listrik yang dialami setiap daerah akibat kekurangan pasokan listrik. Jika belum juga dituntaskan akan menjadi krisis listrik dalam kurung waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Kerugiannya, jika tidak diantisipasi maka akan menurunkan daya saing industri, serta menghambat perekonomian nasional.
Sejalan dengan itu, dalam pembahasan rapat yang dilakukan PLN mengemukakan program tersebut masih terkendala beberapa hal. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengungkapkan saat ini kendala terbesar yang dihadapi dalam program 35.000 MW masih seputar masalah pembebasan lahan.
“Kendalanya yang terbesar masih masalah lahan,” katanya dalam rapat dengan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Namun program ini terus digenjot dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 yang cukup membantu PLN dalam pembebasan lahan.
“Sejak ada Perpres Nomor 4, kami bisa beli (tanah) pakai harga pasar,” tutupnya.
Berikut progres terbaru program 35.000 MW:
Porsi PLN
Perencanaan 3.056 MW (32%)
Pengadaan 3.199 MW (33%)
Konstruksi 3.215 MW (33%)
Commercial Operation Date/COD 168 MW (2%)
Porsi Independent Power Producer (IPP)
Perencanaan 3.954 MW (15%)
Pengadaan 7.775 MW (29%)
Sudah kontrak Power Purchase Agreement (PPA) tapi belum konstruksi 9.790 MW (36%)
Konstruksi 5.501 MW (20%)
Commercial Operation Date/COD 64 MW. (Aprilia Rahapit)
