Imar
Jakarta-Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim
Hakim membantah sikap PKS bias dalam bersikap mengenai kenaikan BBM tersebut, karena sejumlah kader PKS berada di kabinet. Ia mempersilakan menteri asal PKS mendukung kebijakan pemerintah ini.
“Presiden PKS Anis Matta kan sudah jelaskan, menteri sebagai pembantu presiden, harus bantu segala kebijakan-kebijakan presiden. Silahkan saja kalau para menteri karena pembantu presiden, beliau harus amankan kebijakan pemerintah dan presiden, Anis sudah persilahkan,”tandasnya di Gedung DPR, Rabu (5/6/2013).
Dalam konteks ini, kata dia harus dipisahkan posisi menteri sebagai pembantu presiden yang harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Posisi partai, DPP katakan PKS posisinya ingin bersama rakyat, rakyat tidak inginkan kenaikan BBM. Menurut kajian kami, tidak tepat menaikkan harga BBM saat ini,”terangnya.
Sejauh ini belum ada keputusan dari Presiden PKS dan Majelis Syuro PKS untuk menyetujui kenaikan harga BBM.
“Tentu kami sebagai perpanjangan tangan partai, kalau memang ada instruksi pimpinan partai. Tanpa arahan presiden partai, kita bersama logika publik,”ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Hakim tidak mempersoalkan pandangan yang menyebut Setgab Koalisi parpol pendukung pemerintah tidak nyaman dengan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM yang akan diputuskan pemerintah.
“Boleh-boleh saja, ada ruang perbedaan pendapat dan perdebatan selama belum diputuskan, nanti kan ada proses-proses berikutnya, pandangan fraksi, keputusan pleno, dan lain-lain,”kata Hakim.
Hakim berkilah sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM karena PKS mengikuti logika publik yang tidak setuju dengan kenaikan BBM.
“Kebijakan utama PKS akan bersama logika publik, 86% rakyat tidak setuju kenaikan BBM. Framenya adalah kalau PKS bersama logika publik ya harus menolak kenaikan BBM. Sampai sekarang belum ada perubahan apa-apa,”tegasnya.
