Obsessionnews.com – Pemerintah disarankan agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi daripada memilih opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Baca juga:
LaNyalla Nilai Langkah Pemerintah Naikkan Harga BBM Tidak Bijaksana
Harga BBM Pertamax Turbo dan Pertamina Dex Naik
Hal itu dikemukakan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto usai mengikuti focus group discussion (FGD) dengan PT. Pertamina di, Jakarta, Rabu (24/08/2022).
Menurut Mulyanto opsi tersebut cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi Pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
“Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait,” ujarnya.
Dikutip dari keterangan tertulis Humas Fraksi PKS DPR, Kamis (25/8), dalam kesempatan itu Mulyanto mengatakan, bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako maka hasil simulasi menunjukkan pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen.
“Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” ungkapnya.
Di sisi lain, lanjutnya, bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat, maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.
“Selama ini sebagaimana dilaporkan Pertamina dan BPH Migas ditengarai terjadi kebocoran BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup besar. Kebocoran terjadi ke sektor industri dan pertambangan, serta terjadi penimbunan dan ekspor ilegal ke negara tetangga,” jelas Mulyanto.
Kalau kebocoran BBM ini dapat dikurangi secara maksimal, lanjutnya, maka kuota dan dana subsidi yang ada untuk tahun 2022 akan mencukupi. Meski tanpa kenaikan harga sekalipun.
“Apalagi diketahui harga minyak dunia akhir-akhir ini terus menurun dari 120 dolar Amerika per barel pada puncaknya di bulan Juni 2022, menjadi 90 dolar Amerika per barel pada bulan Agustus 2022,” tandasnya.
Karena itu Mulyanto menegaskan, BPH Migas dan aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak bocor.
Untuk diketahui tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, diperkirakan kuota BBM akan habis di bulan Oktober 2022.
Sampai akhir 2022 diperkirakan kebutuhan Pertalite mencapai 29 juta kilo liter, sedang kebutuhan solar mencapai 17,5 juta kilo liter.
Padahal kuota Pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter. (red/arh)
