Sabtu, 14 Desember 19

PKB Persilakan 21 Kursi Pimpinan AKD di DPR Dibagi Proporsional

PKB Persilakan 21 Kursi Pimpinan AKD di DPR Dibagi Proporsional

Jakarta – Ketua Fraksi PKB DPR RI Helmy Faishal Zaeni menegaskan jika Fraksinya tidak mempermasalahkan pembagian kursi pimpinan di komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR, karena bagi Fraksi PKB yang terpenting adalah mengedepankan musyawarah-mufakat agar  tercapai win-win solution.

Khusus mengenai pembagian 21 kursi AKD untuk Koalisi Indoensia Hebat (KIH), menurutnya, Fraksi PKB menyerahkan pada KIH. Apakah akan dibagi secara proporsional atau dibagi rata di 5 fraksi KIH, ia tegaskan tidak ada masalah.

“Kami berharap masalah KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP) ini secepatnya selesai. Mengenai 21 kursi yang ditawarkan KMP FPKB sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Pramono Anung, apakah akan dibagi secara proporsional atau dibagi rata di 5 fraksi silakan saja,” tandas Helmy Faishal Zaeni dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Helmy Faishal didampingi sekretaris FPKB DPR Jazilul Fawaid, dan anggota FPKB DPR Abdul Kadir Karding, Hj. Ida Fauziah, M. Lukman Edy dan lain-lain.

Win-win solution tersebut, jelas Helmy, kembali pada spirit UUD 1945, semangat NKRI dan cita-cita pendiri bangsa ini, sehingga segera terjadi kristalisasi kesepakatan yang bisa diterima semua pihak dan DPR RI bisa bekerja dengan baik. Karena itu, Fraksi PKB memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas DPR yang belum bisa menjadi wakil rakyat yang diharapkan.

Yang terpenting, ia berharap ada revisi Pasal 98 UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD). Pasal 98 tersebut pada ayat (6) yang berbunyi: Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah

Ayat (7) berbunyi: Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8):  DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Menurutnya, Pasal-pasal itu harus direvisi mengingat kita menganut sistem presidensil, bukan parlementer. Sementara pasal-pasal tersebut justru memberikan kekuasaan terlalu besar pada DPR RI. ”Penguatan sistem presidensil itu merupakan bagian dari sejarah dalam membangun bangsa ini. Apalagi, bagaimana putusan komisi-komisi DPR bisa dijalankan kalau tidak bersama pemerintah,” paparnya.

Helmy menilai, hak interpelasi yang diajukan oleh komisi-komisi DPR terhadap pejabat pemerintah tersebut tidak lazim dalam UUD 1945 sendiri sejak didirikan. Mengapa? “Itu berarti kita menerapkan sistem parlementer, bukan presidensil,” tutur Mantan menteri PDT (Percepatan Daerah Tertinggal). (ira)

 

Related posts