Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua DPR RI Ade Komarudin membantah pernyataan sinis Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut pengusaha atau orang yang ikut tax amnesty dulunya merupakan pengemplang pajak.
Ade tidak sepakat bila orang ikut tax amnesty disebut sebagai pengemplang pajak. Menurutnya, tax amnesty merupakan dasar hukum untuk mengampuni siapapun WNI yang ingin membayar pajak.
“Tax amnesty ini satu dasar hukum untuk mengampuni siapapun WNI yang ingin membayar pajak kepada negara dengan baik. Itu filosofi dasar dari terbentuknya tax amnesty ini,” kata politisi Golkar yang akrab disapa Akom ini di DPR, Senin (3/9/2016).
Mestinya, kata Ade, Ahok mendukung program pemerintah dengan ikut menyosialisasikan tax amnesty dengan baik. Pasalnya, program ini dinilai akan membantu menambah pendapatan negara di tengah krisis ekonomi.
“Berterima kasih juga dengan Menkeu terdahulu Pak Bambang. Artinya, kita tidak boleh melupakan jasa besar dari beliau yang waktu itu sebagai Menteri Keuangan. Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga yang mengingatkan, menegur, kalau ada apa-apa biar kami yang ambil jalan keluar,” katanya.
Sama halnya dengan Ade, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menepis bahwa orang yang ikut tax amnesty adalah pengemplang pajak. Menurutnya, pendapat itu adalah salah besar.
“Terkait dengan tax amnesty, warga negara yang ikut tax amnesty itu justru harus kita apresiasi. Tidak bisa warga negara yang ikut tax amnesty itu kita sebut pengemplang pajak,” kata Taufik.
Sebelumnya, Ahok menyebut pengusaha yang ikut tax amnesty dulunya adalah pengemplang pajak.
Dalam kasus ini ia menyebut kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno sebagai pengemplang pajak karena ikut tax amnesty. (Albar)
