Rabu, 29 September 21

Pilkada Serentak, KPU Cuma Terima Parpol yang Punya SK Kemenkumham

Pilkada Serentak, KPU Cuma Terima Parpol yang Punya SK Kemenkumham

Jakarta, Obsessionnews – Dualisme kepengurusan partai yang masih bersengketa terancam tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Hal itu dikarenakan belum ada kepastian Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham kubu mana yang berhak mengikuti Pilkada.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, akan menerapkan pelayanan pendaftaran tangal 26-28 Mei, Calon peserta Pilkada sesuai dengan peraturan yang dituangkan dalam PKPU nomor 9 tahun 2015.

Dia menjelaskan, pada dasarnya kepengurusan parpol yang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menkumham, yang boleh mengikuti pendaftaran Calon Peserta Pilkada. Namun, ada putusan PTUN yang mengatakan SK tersebut tidak bisa atau ditunda penggunaanya, maka memang tidak ada yang bisa mendaftar sebagai Calon Perserta Pilkada.

Oleh karena itu, KPU mengharapkan agar kedua kubu yang bersengketa agar berdamai. “Nah disitulah kami berharap antara pengurus yang bersengketa itu untuk berdamaia atas satu kepengurusan,” ujarnya di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2015).

Hadar juga menyampaikan, kalau terjadi perubahan sengketa, setelah selesai proses pengadilan atau berdamai,  itu kepengurusanya juga harus  didaftarkan ke KPU berdasarkan SK Kemenkumhan.

“Jadi lagi-lagi pada dasarnya peraturan kami, pengurus yang ada SKnya dari Kemenkumham,” katanya.

Lebih lanjut, masih kata dia bagaimana dg perkembangan pengadilan, kurang lebih dkembalikan kepada perturan KPU yang telah disusun. “Tapi jangan ditanya lebih lanjut lagi kami perlu membaca dan mempeajari dari putusan itu,” pungkasnya. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.