Rabu, 21 Oktober 20

Pilkada Serentak 2020, Dukcapil Kerja Militan

Pilkada Serentak 2020, Dukcapil Kerja Militan
* Prof Zudan, Dirjen Adminduk Kemendagri. (ist)

Jakarta – Setelah tertunda akibat Covid-19 awal Maret lalu Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020. Berbeda dari sebelumnya, rakornas bertema “Penguatan Kualitas Layanan Adminduk Menuju Satu Data Kependudukan” dihelat secara virtual melalui aplikasi Zoom selama 2 hari berturut pada 6-7 Oktober 2020.

Tujuan Rakornas yang dibuka resmi oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian adalah untuk mewujudkan 4 hal, yaitu pertama: Komitmen Dukcapil mendukung Pilkada Serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dukungan tersebut adalah membantu KPU dalam pemutakhiran data pemilih tetap dari waktu ke waktu.

Kedua yaitu mengimplementasi integrasi hasil Sensus Penduduk 2020. Pihak BPS sudah menyelesaikan proses sensus sehingga hasilnya akan melengkapi database kependudukan.

Ketiga tekad jajaran Dukcapil untuk tetap produktif dalam suasana pandemi Covid.

“Kinerja layanan administrasi kependudukan dalam RPJMN 2020-2024 dan Perpres No 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas Admindu) tidak diturunkan angka pencapaiannya sehingga kita harus meningkatkan militansi, tetap produktif dan meningkatkan kinerja di tengah kondisi wabah Covid-19 ini,” kata Dirjen Zudan dalam sambutannya.

Selain itu salah satu tugas besar Ditjen Dukcapil yang dimuat dalam Perpres No. 62 Tahun 2019 adalah mewujudkan sistem integrator data kependudukan. Di dalam Strategi Nasional (Stranas) Adminduk itu juga disebutkan bahwa dari tahun 2019-2024 Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil wajib mengintegrasikan semua pelayanan publik melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Oleh sebab itu, Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan beberapa hal terkait pencapaian kerja jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia.

Di dalam RPJM Nasional, kemudian Stranas dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri, target kinerja yang harus dipenuhi oleh Ditjen Dukcapil adalah perekaman KTP-el 98 persen di tingkat nasional sudah tercapai, tetapi di 18 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota capaiannya masih di bawah itu.

Begitu juga Kartu Identitas Anak targetnya 20 persen sudah terlampaui dengan capaian nasional 24,11 persen. Akta kelahiran 92 persen sudah terlampaui dengan capaian nasional 93,09 persen.

Sementara untuk tanda tangan elektronik (TTE) sudah 506 dari 514 kabupaten/kota melaksanakan secara bertahap tanda tangan terenkripsi berwujud Quick Response (QR) code untuk semua dokumen kependudukan. Jumlah yang sama berlaku untuk pencetakan dokumen kependudukan dengan menggunakan kertas putih biasa, HVS 80 gram.

Sedangkan untuk pemanfaatan data kependudukan, sebanyak 2.120 lembaga pemerintah dan swasta dan 698 organisasi pemerintahan daerah sudah memanfaatkan data kependudukan Dukcapil Kemendagri.

Dirjen Zudan menuturkan jajaran Dukcapil di pusat dan daerah tetap berkomitmen bekerja secara lebih militan untuk menyelesaikan target kinerja adminduk akhir tahun 2020. “Kami semua di hadapan Bapak Manteri siap menerima arahan Bapak dan siap bekerja secara militan,” uja Dirjen Zudan lam laporannya kepada Mendagri Tito Karnavian.

Dorong Pemanfaatan Bigdata Kependudukan
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tengah serius berupaya mengintegrasikan seluruh tata kelola pelayanan publik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain data NIK, terdapat 30 elemen data lainnya dari setiap penduduk uang berjumlah 268 juta jiwa. Semuanya telah tercatat dengan rapi di bigdata base kependudukan Dukcapil.

Tak heran makin banyak lembaga pemerintah dan swasta yang mengakui kehandalan data kependudukan Kemendagri. Hingga hari ini tercatat 2.120 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil. Jumlah itu belum termasuk 698 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di 190 daerah.

Hanya saja Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh agak gregetan demi melihat masih sedikitnya SKPD di daerah yang mau memanfaatkan data dukcapil. Padahal data di era digital sekarang ini telah menjelma menjadi jenis kekayaan baru. Ibaratnya data adalah “new oil”, bahkan data lebih berharga dari minyak.

Itu sebabnya Dirjen Zudan sangat menekankan para Kepala Dinas Dukcapil mendorong para kepala OPD, misalnya Bappeda agar mau menggunakan data kependudukan untuk perencanan pembangunan dan alokasi APBD.

“Amanatnya jelas sekali Pasal 58 ayat (4) UU Adminduk: Data Kependudukan Dukcapil Kemendagri yang sudah dikonsolidasi digunakan untuk semua keperluan, yaitu untuk pelayanan publik; perencanaan pembangunan; alokasi anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” kata Dirjen mengingatkan.

Dirjen Dukcapil menjelaskan bahwa dasar regulasi soal pemanfaatan data kependudukan sudah lengkap dan sangat kuat. Para kepala Dinas Dukcapil dimintanya mencermati aturan yang ada.

“Baca Perpres No 62 Tahun 2019 yang mengamanatkan semua pelayan publik harus berbasis NIK. Silakan ini dijabarkan oleh Kadis Dukcapil Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dorong semua layanan publik di daerah menggunakan NIK dengan menggunakan hak akses data Dukcapil,” kata Prof. Zudan.

Amanat yang sama juga diberikan Zudan kepada Kadis Dukcapil di 514 Kabupaten/Kota. “Ajak semua kepala OPD kerja sama gunakan data kependudukan Dukcapil. Setelah itu berikan hak akses verifikasi database Dukcapil. Buat daerah yang OPD-nya belum menggunakan hak akses dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS),” katanya.

Dirinya mengaku tidak habis pikir apa saja yang dilakukan para kepala dinas itu kalau sampai tidak membuat PKS pemanfaatan data dengan SKPD di daerah.

“Bila SKPD nggak mau, beritahu Pak Bupati. Tunjukan aturannya, tunjukan Permendagri No. 102 Tahun 2019. Buka Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019, buka Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018. Itu semua soal kewajiban pemafaatan data,” Zudan menandaskan.

Tak lupa Dirjen Zudan mengingatkan bahwa sebetulnya dari para Kadis Dukcapil itu antara lain data base dukcapil dibangun.

Ingat Ibu Bapak Kadis sendiri lah yang terus menerus mengumpulkan data, mengupdate data dari lapangan. Jadi sayang sekali kalau data itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jangan kalah dengan berbagai lembaga di pusat. Anda pemilik dan pengelola data, maka gunakan dengan baik semua data yang tersedia itu,” katanya memungkas arahan. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.