Sabtu, 25 Januari 20

Pilkada Serentak 2015 Perlu Diundur

Pilkada Serentak 2015 Perlu Diundur

Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan ketentuan UU ini, KPU merancangkan Pilkada serentak pada tahun 2015.

Namun pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2015 itu penuh resiko dan pemilukada perlu diundur, karena waktu perencanaan dan persiapan yang pendek, yaitu kurang dari satu tahun. Padahal praktek pemilu dimanapun, idialnya perencanaan dan persiapan pemilu setidaknya dua tahun.

“Dibandingkan Pileg dan Pilpres, Pilkada lebih sering menimbulkan kekerasan dan konflik Horisiontal. Oleh karena itu, Jadwal Pilkada serentak perlu diundur, setidaknya 6 bulan lagi, menjadi Juni 2016,” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2014).

Alasan utama Pilkada serentak diundur sampai bulan Juni 2016 adalah demi menciptakan siklus pemilu lima tahunan yang ideal. Seperti kita tahu, jadwal Pileg, Pilpres dan Pilkada selama ini telah menimbulkan kesemerawutan politik, sehingga mengacaukan tatanan politik, merusak rasional pemilih, menciptakan konflik internal partai politik berkelanjutan, meninggalkan biaya politik yang harus ditanggung partai politik dan calon, memboroskan dana negara dan membebani penyelenggara.

“Oleh karena itu, perlu diciptakan siklus pemilu lima tahunan yang ideal, dimana jadwal pemilu lima tahunan bisa mengatasi masalah itu,” jelas Titi.

Dalam tiga pemilu terakhir, lanjut Titik, pemilu legislatif jatuh pada bulan April. Pilpres putaran pertama pada Juli, dan Pilpres putaran kedua pada September. Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, bahwa Pileg dan Pilpres akan diselenggarakan pada 2019, sehingga pileg dan pilpres putaran pertama bisa digelar pada Juni 2019.

“Jika pileg dan pilpres putaran pertama digelar pada Juni 2019, maka pilkada serentak seharusnya digelar pada juni 2021,” pungkasnya.  (Pur)

 

Related posts