Sabtu, 25 September 21

Pilkada Mendekat, Pelanggaran Kian Membabi Buta

Pilkada Mendekat, Pelanggaran Kian Membabi Buta

Semarang, Obsessionnews – Tingkat pelanggaran kampanye kian meningkat pesat seiring mendekatnya hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan aksi pelanggaran kampanye bahkan sudah membabi buta.

“Dan itu justru dilakukan di daerah-daerah yang incumbentnya nyalon lagi. Ini sangat mengherankan,” ungkapnya, saat dihubungi obsessionnews.com, Minggu (29/11/2015).

Pihaknya menduga, hal tersebut dipicu dinamika politik yang makin memanas. Situasi tersebut, lanjutnya, dapat menimbulkan tindakan main hakim sendiri antar pasangan calon bila tidak dikendalikan. Terlebih, banyak pelanggaran dilakukan oleh incumbent.

“Potensinya (mengarah ke tindakan main hakim) sangat besar,” kata Teguh.

Teguh pun menyayangkan sejumlah aksi pelanggaran kampanye yang dilakukan incumbent. Seharusnya, tiap incumbent harus mampu menjaga suasana kondusif serta tidak berbuat curang.

Berdasarkan indeks kerawanan Pilkada yang dikaji Bawaslu terungkap berbagai jenis pelanggaran kampanye. Antara lain mobilisasi birokrasi dan keterlibatan beberapa pihak yang sebenarnya tidak boleh terlibat. Pelanggar kampanye terbanyak dilakukan oleh camat, kades dan lurah yang menguasai tiap kecamatan/desa.

Terkait pengajuan hukuman pidana bagi pelanggar, Bawaslu telah memutus perkara pidana bagi dua PNS yang terlibat kampanye di Jawa Tengah. “Kalau pidana yang sudah diputus ada dua. Yakni di Pemalang dan Sragen,” ucap Teguh.

Bagi pelanggar kampanye di Sragen, pengadilan negeri setempat telah menghukum Camat Sambirejo yang terbukti membagikan sembako berlogo calon kepala daerah. Vonis satu bulan pun penjara telah dijatuhkan. Sementara Pilkada Pemalang, seorang oknum PNS dikenai hukuman dua bulan penjara percobaan.

Hingga sekarang, Bawaslu masih memproses puluhan kasus pelanggaran kampanye lain yang melibatkan birokrat maupun tokoh masyarakat. Sembari menyelesaikan perkara tersebut, Bawaslu juga tengah berupaya menguatkan sistem pengawasan di sentra Gakumdu. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.