Jumat, 6 Desember 19

Petisi 50 Menilai `Trisakti` Dikepung Asing

Petisi 50 Menilai `Trisakti` Dikepung Asing

Jakarta – Kehadiran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan KTT APEC 2014 di Beijing, Tiongkok, mendapat sorotan dari Petisi 50. Dalam disuksi yang digelar Petisi 50 di Jakarta, Selasa (11/11/2014), Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti senior The Indonesian Global Justice (IGJ) memaparkan tentang gerakan “Trisakti” dikepung asing”.

Mereka menganggap gerakan Trisakti yang sebelumnya dikemukakan dalam kampanye Jokowi, ternyata kini Trisakti telah dikepung asing. Menurut Salamuddin, masalah Idonesia sekarang adalah sistemnya yang harus diperbaiki. “Sepanjang sistemnya masih sifatnya eksploitasi dan mengabdi kepada negara dan bangsa lain, mengabdi kepada komoditi internasional. Tidak mengabdi kepada rakyat banyak, maka upaya membuka sektor kemaritiman bagi investasi itu akan terjadi modus dalam pengerukan baru kekayaan alam kitam,” ungkapnya.

Ia menilai, sistem yang kita pakai sekarang tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat. “Kalau kita buka kelautan kita untuk dikeruk oleh asing itu akan mengabdi pada kepentingan asing. Jadi sebelum kita membuka diri kepada investasi, kita punya kesempatan dulu untuk membenahi sistem investasi kita. Sistem kita harus mengarah kepada industrialisasi, harus mengarah kepada penguatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan kapasitas rakyat,” paparnya.

Kemudian, lanjut Salamuddin, sistem tersebut harus dipastikan demokratif dan keperuntukan kepada kemakmuran rakyat baru memungkinkan. “Kalau dengan UU Penanaman Modal yang sekarang, UU Perbankan dan Keuangan yang kita pakai sekarang di dalam UU Ketenagakerjaan yang kita gunakan sekarang tidak mungkin bisa mengabdi kepada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Menurut Salamuddin, mesitnya Jokowi sebagai Presiden di awal kepemimpinannya harus komitmen menegakkan Trisakiti, bukan menghadiri pertemuan dengan pengusaha-pengusaha asing. “Pertama, Jokowi pernah menyebut Trisakti. Jadi, jalankan yang itu dulu. Kedua, dia harus berani berkomitmen untuk mengubah semua undang-undang yang berlawanan dengan kepentingan asing sebagaimana yang ada harus kembali pada Pembukaan UUD 45 lalu mengubah semua UU yang pro kepentingan asing dan neoliberalisme,” tuturnya.

“Setelah itu beliau (Jokowi- red) baru menyusun program-program kerakyatan dimulai dengan membuat GBHN yang bisa menjadi acuan seluruh lembaga negara atau pekerja. Lalu dia menyusun tahapan-tahapan pembangunan, bagi pembangunan industrialisasi nasional, melarang ekspor bahan mentah, meningkatkan pajak terhadap eksploitasi bahan mentah yang sudah ada lalu berkomitmen membangun industri olahan di dalam negeri,” tambahnya.

Ia pun mendesak Presiden berkomitmen meningkatkan upah buruh/tenaga kerja serta membuat persyaratan ketat bagi lalu lintas yang keluar. Artinya, eksploitasi bahan mentah harus disimpan di dalam ekonomi Indonesia di bank-bank nasional dan bank-bank pemerintah, kemudian menjadikan APBN sebagai alat untuk distribusi hasil eksploitasi kekayaan alam kita.

“Jadi tidak ada lagi kata subsidi karena memang itu hak rakyat jadi seluruh APBN itu harusnya diabdikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. itu kan sekedar suatu pelaksanaan pemerintahan semata,” pinta Salamuddin .

Makanya, tegas dia, sistem sekarang kita itu sistem asing Ideologinya asing, konstitusi asing, visi misinya asing, kelembagaan daripada kepentingan asing, pemanfaatan sumber-sumber ekonomi oleh asing, 5% tambang emas dan perak itu dikuasai oleh perusahaan, kemudian 76% daripada perkebunan dikuasai asing, 75% daripada batu bara dikuasai oleh asing 85% kekayaan minyak dan gas dikuasai oleh asing, 20% dikuasai oleh perusahaan amerika cevron dan expon.

“Sebenarnya kita mau jalankan trisakti model bagaimana kalau kita lihat kekayaan alam semua dialokasikan untuk pasar eksport  rul material ekxpor seperti emas tembaga tidak ada di olah disini, bank kita untuk asing, pertambangan kita untuk asing, sumber daya alam kita untuk asing,” lanjutnya.

Perjanjian Internasional yang Mengikat
Bilateral investment treaty (BIT) itu disepakati diantara dua negara, jadi negara kita dengan Amerika kita belum, dengan negara Inggris negara Belanda dan macam-macam. “Itu ada Bilateral Investment Treaty atau BIT-nya. Dan Indonesia sekarang sudah menandatangani dan sepakat sekitar 97 BIT. Perjanjian BIT itu bersifat mengikat padahal itu perjanjian dan kalau terjadi pelanggaran atas perjanjian itu maka kita akan digugat ke erbitrase internasional,” tegas Salamuddin.

Jadi, jelas dia, di dalamnya negara melakukan perjanjian tetapi di antara negara dan perusahaan akan memiliki kedudukan yang setara. “Jadi negara bisa digugat oleh sebuah perusahaan ke abitrase internasional yang disebut CIVIC yang merupakan peradilan internasional,” tegasnya.

“Kalau kita lihat kacamata sekarang kesannya itu melebihi daripada kedudukan konstitusi kita. Kalau dalam kalangan gerakan sosial menyebutnya sebagai perjanjian untuk melindungi sepenuhnya perusahaan asing dan tidak melindungi rakyat,” tambahnya.

Makanya, tegas dia, perusahaan itu diberi perlindungan setinggi-tingginya misalnya perusahaan asing tidak boleh dinasionalisasi kalau terjadi nasionalisasi harus menggunnakan ganti rugi yang setara. “Kalau terjadi kerusuhan perubahan kebijakan dan bersifat merugikan perusahaan maka negara harus memberikan eltaliago pokonya perusahaan harus dilindungi dengan tingkat perlindungan yang setinggi-tingginya,” ungkapnya.

“Sementara di dalam rastiliado itu tidak ada perlindungan terhadap rakyat, tidak ada misalnya kalau rakyat dirampas tanahnya bagaimana kalau lahan rakyat bersengketa dengan perusahaan itu bagaimana yang ada itu perusahaan diberi perlindungan yang sebesar-besarnya itu perjanjian yang semua sudah terkonstitusi di dalam hukum kita,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan mengapa kedaulatan secara politik kita yang menjanjikan sekarang tidak ada? Hal ini, menurutnya, karena sekarang kita sudah ada yang menjerat atau mengikat leher kita ke dalam rezim internasional yang membuat kita tidak bisa mengambil sesuatu, kita bertekuk lutut terhadap mereka.
“Pertama, ada banyak yang diikuti perjanjian yang di ikuti Pak Jokowi sekarang ini ada APEC ada G20 pertamuan iven three di Asutralia ada pertemuan tingkat tinggi di negara-negara ASEAN. Ada banyak lagi perjanjian internasional tapi yang paling membahayakn adalah WTO, BIT dan ASEAN karena hampir seluruh aspek ekonomi sosial politik kita itu diatur didalam WTO, BIT dan ASEAN Carter,” bebenrya.

“ASEN Carter bahkan yang dibagi tiga bidang ASEAN ekonomi komoditi, ASEAN politik dan keamanan, dan ASEAN sosial budaya. Jadi seluruh aspek di negara kita itu diatur di dalam konstitusi ASEAN sehingga perjanjian internasional ini membuat kita tidak berdaulat secara politik,” sambungnya
.
Undang-undang Neoliberalisme
Salamuddin mengemukakan, soal yang pertama itu berkaitan dengan UU kita sendiri, dimana sejak era revormasi terjadi empat kali amandeman UUD 1945 maka di atas amandemen ini tersedialah landasan untuk melahirkan seluruh ruang aturalisme perundang-undangan baik itu UU peraturan pemerintah dan seterusnya ke bawah.

Tersedialah landasan untuk membuat kebijakan neoliberal tapi sebelum amandemen kita mempunyai pasal 33 dimana ada banyak pagar di dalam UU yang asli itu yang tidak bisa ditembus oleh neoliberal kecuali atas kehendak kekuasaan semata. Kalau UUD dilihat secara utuh sesungguhnya tidak ada ruang bagi kebijakan internasional tapi begitu di amandemen menjadi landsan dibuatnya peraturan perundang-undangan.

“Jadi setelah reformasi semua yang berkaitan dengan ekonomi itu dibuat oleh mereka,” tegas Pengamat AEPI.

Ia menilai, sekarang Jokowi telah melaksanakan amanah IMF, WB, bank dunia jadi kalau kerja melaksanakan UU  kerja medis melaksanakan UU pekerja perdagangan  BPJS semua adalah kepentingan internasional. Kerja melaksanakan UU otonmi daerah padahal UU otonomi daerah inilah yang banyak di intervensi dan didorong untuk dibuat jadi sistem yang kita anut sekarang ini setelah UU diamandemen bukan sistem melembagakan kepentingan rakyat namun diatur untuk mengusung kepentingan rezim asing.

“Kalau negara lain hanya menandatangani perjanjian internasional stop sampai disitu dia tidak mereformasi seluruh kelembagaan ekonomi dan politiknya dia mengabdi kepada kepentingan internasional dan saya rasa tidak ada negera yang seperti itu kecuali Indonesia,” jelasnya.

Kontrak Sumber Daya Alam
Kedua terkait dengan UU kita sendiri yang tentu berlawanan dengan semua prinsip-prinsip trisakti haluannya berbeda tidak mungkin tidak berlawanan. Ketiga kontrak-kontrak sumber daya alam kita lebih rendah kedudukan kita ada lagi kontrak karya  pertambangan berdasarkan riset yang saya lakukan sebagian besar luas tanah di kabupaten kota di sebagain besar wilayah Indonesia yang sudah dialokasikan untuk kontrak-kontrak sumber daya alam.

“Saya menemukan data dan bukti hampir sebagian besar kabupaten kota yang bisa mengeluarkan izin usaha pertambangan IUP yang dimana sebelumnya dikenal dengan kuasa pertambangan yang sudah melebihi luas kabupatennya. Misalnya kita bisa lihat di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara, Maluku Utara, Sebagain besar wilayah Sumatera, dan Papua, lebih luas dimana di atas tanah itu ada kontrak karya kemudian ada kuasa pertambangan, ada HBU untuk perkebunan, izin disektor kehutanan, HPH, HPI. Kalau di kalimantan itu tumpang tindih dibawahnya batu bara, ditengahnya izin kehutanan, diatasnya izin tanam sawit, maka lebih luas daripada kabupatennya,” paparnya.

“Keadaan seperti itu yang dilaksnaakan kontrak-kontrak ini sudah luar biasa besarnya hampir setara dengan luas daratan kita, kalau dihitung di pertambangan batu bara dan mineral sekitar 42 juta hektar seluruh Indonesia baik kontrak karya, kuasa pertambangan, apakah izin pertambangan atau izin usaha pertambangan, ketiga irigasi produser sering itu sekitar 95 juta hektar, di kehutanan HPH HPI itu sekitar 20 juta hektar, kemudian di perkebunan sawit saja belum kopi dan lain-lain data terakhirnya 13 juta hektar dengan total luas wilayah keseluruhan,” kata Salamuddin.

Ia mengungkapkan, hampir semua kabupaten kota melakukan kontrak sumberdaya alam 170 juta hektar sedangkan luas daratan Indonesia 195 juta hektar, nah kalau dilihat ini masalah. Jika dilihat di Jakarta berlahan-lahan akan digeser untuk izin pembangunan tol apartemen dan lain-lain di pusat-pusat kota Tanggerak, Bogor dan sebagainaya yang dilihat itu pembanguan properti-properti oleh asing.

“Dan saya baca preseiden Jokowi di berbagai media internasional saat kampanye dia menyebutkan menulis dengan tegas Jokowi akan mempermudah dan membuka kepemilikan asing di dalam properti di Indonesia. Sekarang kan tidak boleh hak milik atas tanah sedangkan Ireg terus menerus mendorong membuka ke Indonesia secara bebasa, hal ini bisa menajdi spekulasi tanah dan sebagainya,” bebernya pula. (Asma)

 

Related posts