Sabtu, 25 September 21

Petinggi Partai Tak Punya Peluang Masuk Kabinet Jokowi

Petinggi Partai Tak Punya Peluang Masuk Kabinet Jokowi

Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih disibukan dengan ‎persiapan membentuk kabinet pemerintah yang baru 2015. Berbagai hal sudah Jokowi lakukan bersama wakilnya Jusuf Kalla dari pembentukan tim transisi sampai membentuk kabinet usulan rakyat.

‎Mengenai siapa-siapa yang nantinya dipilih oleh Jokowi untuk diangkat menjadi menteri, sampai saat ini beritanya belum yang ada yang tahu secara pasti. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan‎ keputusan itu menjadi hak priogratif Jokowi.

Yang pasti, kata Tjanjo Jokowi tidak pernah menjamin kabinetnya disi oleh pengurus aktif dari pendukung partai. Termasuk diantaranya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Hanura, Wiranto.

“Fokus utama anggota kabinet adalah menjadi pembantu presiden. Soal rangkap jabatan (di partai), saya kira harus ada hal-hal yang dibicarakan,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Tjahjo berani memastikan, para petinggi partai tersebut tidak punya peluang untuk dicalonkan sebagai menteri. Adapun Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Tjahjo mengaku belum tahu secara pasti. Masalah itu akan menjadi pembicaraan khusus antara Jokowi dengan Muhaimin.

“Kalau Muhaimin, akan ada pembicaraan antara dia dan Jokowi. Ini soal pembagian tugas, kemampuan manajerial, dan konteksnya agar fokus bekerja,” terangnya.

Benar saja kata Tjahjo, usai berkomentar mengenai persiapan kabinet, di kesempatan yang berbeda Jokowi malam ini Rabu (13/8) langsung bertemu dengan Muhaimin di rumah transisi. ‎Kira-kira apa yang dibicarakan oleh Jokowi dengan Muhaimin apakah berkaitan dengan pembahasan kabinet seperti yang dikatakan Tjahjo.

Wakil Ketua tim transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto saat dikonfirmasi, juga enggan mengungkapkan tema pembicaraan yang akan dibahas oleh kedua orang tersebut. “Ya bertemu berdua saja. Tadinya jadwalnya jam 5 sore, tapi karena ada paripurna jadinya jam 8. Paling sebentar lagi datang,” kata Andi.

Tjahjo sendiri mengaku sampai saat ini belum menyiapkan figur-figur yang dianggap untuk diusung masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Ia percaya dan menyerahkan penuh keputusan itu kepada Jokowi melalu cara-cara rekrutmen yang sudah dibentuk oleh Jokowi melalui tim transisi.

‎Jokowi sebelumnya juga kerap mengatakan, keinginannya untuk tidak mengangkat menteri-mentrinya yang masih aktif sebagai pengurus partai. Bila perlu ia juga berencana merampingkan kabinet agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Butuh Koalisi Baru
Meski sudah dinyatakan menang oleh KPU, Jokowi juga masih ‎masih membuka pintu dari partai nonkoalisi untuk bergabung‎ memberikan dukungan kepada pemerintah yang baru. Namun, lagi-lagi Jokowi tidak mau menjamin akan memberikan jabatan menteri kapada partai tersebut.

Demikian apa yang disampaikan oleh Tjahjo. Menurutnya Jokowi masih punya komitmen untuk tidak membiasakan berpolitik dengan cara-cara transaksional yang sifatnya pragmatis. Jokowi lebih senang pemilihan calon kabinet, berjalan secara alamiah melalui tahapan-tahapan seleksi berdasarkan kemampuan.

“Mungkin Jokowi akan menerima satu atau dua partai untuk bergabung, walaupun bergabungnya tidak otomatis dapat posisi menteri,” jelasnya.

Tjahjo menyampaikan, sampai s‎aat ini Jokowi masih terus melakukan komunikasi dengan partai lain non koalisi. Komunikasi itu juga dilakukan oleh Jokowi dengan partai pendukungnya melalui fraksi-fraksi di parlemen.

‎Menurutnya, dukungan dari non partai koalisi memang dirasakan ada manfaatnya untuk menguatkan kepemimpinan Jokowi-JK di parlemen. Tjahjo menyadari sejauh ini partai koalisinya masih kalah secara hitungan jumlah kursi di DPR. T‎akutnya ini juga akan menjadi masalah baru di pemerintahan Jokowi mendatang.

Memang dibanding dengan koalisi merah putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jumlah kursi partai koalisi pendukung Jokowi-JK masih kalah jauh. Secara politik, ini bisa menjadi ancaman, jika akhirnya kebijakan Jokowi selalu kalah diparleman karena tidak didukung oleh mayoritas jumlah kursi.

‎Berikut rencianya. Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jumlah total Jokowi-JK medapat 207 kursi DPR.

Sementara pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra (11,81 persen, 73 kursi DPR), Partai Golkar (14,75 persen, 91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (7,59 persen, 49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 persen, 39 kursi DPR), dan Partai Keadilan Sejahtera (6,79 persen, 40 kursi DPR). Jumlah totalnya mendapatkan 292 kursi DPR.

Sedangkan untuk suara Partai Demokrat. Sejauh ini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih menyatakan bersikap netral dalam menyikapi Pilpres 2014. (Abn)

 

Related posts