Kamis, 9 Desember 21

Peta Konflik Pilkada Serentak Dikuatirkan Terjadi Beneran

Peta Konflik Pilkada Serentak Dikuatirkan Terjadi Beneran

Jakarta, Obsessionnews – Disahkannya UU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan UU Pemda oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (18/3) yang lalu, untuk acuan pelaksanaan Pilkada Serentak, dapat menimbulkan kekawatiran dalam pelaksanaannya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyampaikan, selain mendukung program yang diberlakukan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, hambatan dalam pesta demokrasi mungkin saja ditemukan saat pelaksanaannya.

“Misalkan dari sisi keamanan, karena saat berlangsungnya pilkada konflik itu pasti ada, selain itu sumber konflik nya juga ada. Semua ini harus diperhatikan dengan baik, ” ujar Viva Yoga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).

Dia menambahkan, belum lagi kalau persoalan dari oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta bawahannya untuk tidak bermain atau menjualkan kertas suara ketika musim pilkada sedang berjalan. Apalagi, lanjut Viva Yoga, konfigurasi politik di masing-masing daerah itu berbeda-beda.

“Makanya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini, kesiapan aparat juga sangat dibutuhkan mendampingi jalannya pilkada tetap aman,” katanya.

Viva Yoga juga berharap, sepanjang berlangsungnya Pilkada serentak nantinya meski persoalan dalam pemilu tetap ada, namun menghadirkan nuansa baru di musim pesta demokrasi mendatang.

“Pastinya akan ada nuansa baru di Pilkada Serentak kali ini. Tapi dalam pelaksanaannya nanti harapan saya semua berjalan lancar, akuntable dan sehat, ” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Juri Ardiantoro mengatakan, sudah disiapkan oleh KPU secara sentralistik untuk penanganan konflik Pilkada Serentak.

“Pilkada serentak ini menempatkan KPU Pusat menjadi taggung jawab akhir, dan tanggung jawab bersama di KPU Daerah,” ujar Juri di Jakarta.

Menurut dia, hampir seluruh daerah pernah terjadi konflik dengan intensitas yang berbeda-beda. Pola konflik sebagian besar terjadi antar peserta pemilu dan pendukungnya, dan konflik dengan kekerasan tidak hanya munul di derah-daerah yang biasa berkonflik.

“Di Jawa, Sumba Barat Daya, Halmahera dll. Konflik ini bisa terjadi di daerah mana pun. Di tempat adem ayem, bisa saja terjadi konflik pilkada,” jelas Juri.

Oleh karena itu, KPU menganggap seluruh daerah sangat mungkin terjadi konflik pada pelaksanaan Pilkada. Disisi lain, kata Juri, pemilu menjadi sumber konflik itu sendiri. “Karena Pemilu arena persaingan,” tuturnya.

Dia juga belum mengetahui, seperti apa gambaran Pilkada serentak yang penuh konflik ini. Namun, biasanya konflik-konflik tersebut pada umumnya yang dituding adalah penyelenggara pemilu.

“Ada terbukti penyelenggra pemilu yang tidak kredibel, ada aktor kepala daerah dan DPRD begitu kuat, penyelenggara sering dituding disitu, mereka punya masalah,” katanya.

Belum lagi problem pilkada, lanjut Juri, didalam ketentuannya yang tumpang tindih, banyak tafsir yang berbeda-beda, sehingga aturan bisa menjadi sumber konflik. Karena, kata dia, UU Tipikor tidak pernah menyebut kata ancaman, adanya kata dipidana. “Jadi, kontruksi hukumnya masih banyak masalah,” pungkasnya. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.