Militer Myanmar memproduksi berbagai macam senjata untuk digunakan melawan rakyatnya sendiri berkat pasokan dari perusahaan di setidaknya 13 negara, kata mantan pejabat tinggi PBB seperti dilansir BBC, Senin (16/1/2023).
AS, Perancis, India, dan Jepang termasuk di antara negara-negara yang disebutkan, meskipun ada sanksi yang dipimpin Barat yang dimaksudkan untuk mengisolasi Myanmar.
Laporan itu mengatakan senjata produksi dalam negeri digunakan untuk melakukan kekejaman terhadap mereka yang menentang militer.
Myanmar dilanda kekerasan sejak kudeta militer Februari 2021.
Penentang kudeta, yang menggulingkan pemerintah terpilih, telah bergabung dengan kelompok pemberontak etnis dalam menentang kekuasaan militer.
Laporan Dewan Penasihat Khusus Myanmar mencatat bahwa beberapa negara anggota PBB terus menjual senjata kepada militer.
“Faktor yang sama pentingnya, bagaimanapun, adalah fakta bahwa angkatan bersenjata Myanmar dapat memproduksi, di dalam negeri, berbagai senjata yang digunakan untuk menargetkan warga sipil,” katanya.
Perusahaan-perusahaan tersebut disebutkan memasok militer Myanmar dengan bahan baku, pelatihan, dan mesin, kata laporan itu, dan senjata yang diproduksi sebagai hasilnya tidak digunakan untuk mempertahankan perbatasannya.
“Myanmar tidak pernah diserang oleh negara asing,” jelas Yanghee Lee, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, dan salah satu penulis laporan tersebut.
“Dan Myanmar tidak mengekspor senjata apa pun. Sejak 1950, Myanmar membuat senjatanya sendiri untuk digunakan melawan rakyatnya sendiri.”
Secara resmi, lebih dari 2.600 orang telah dibunuh oleh militer sejak kudeta terbaru. Namun, jumlah kematian sebenarnya diperkirakan 10 kali lebih tinggi.
“Ketika itu dimulai… tampaknya militer dapat mengalahkan gerakan oposisi yang masih muda itu, tetapi gelombang telah berubah sedikit dalam beberapa bulan dan minggu terakhir,” jelas Soe Win Tan, kepala layanan BBC di Burma.
“Apa yang kurang dari oposisi adalah kekuatan udara yang dimiliki junta Myanmar.” (Red)
