Jumat, 26 April 19

Perusahaan BUMN Wajib Patuhi Aturan Outsourcing

Perusahaan BUMN Wajib Patuhi Aturan Outsourcing

Imar

Jakarta-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta permasalahan pelaksanaan outsourcing dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya yang terjadi di perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar segera diselesaikan.

Muhaimin pun mendukung usulan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI yang akan membentuk Panja (Panitia Kerja) outsourcing  BUMN untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus outsourcing yang terjadi di BUMN.

“Kita terus mendorong manajemen dan pekerja BUMN untuk segera menuntaskan permasalahan outsourcing secara bipartite dengan perpatokan pada  ketentuan alih daya (outsourcing) yang tertuang dalam Permenakertrans No. 19 tahun 2012, “kata Menakertrans MUhaimin Iskandar seusai Raker Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu ( 10/4).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning ini dihadiri pula oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Raker ini membahas permasalahan outsourcing dan kasus-kasus ketenagakerjaan di  6 BUMN yaitu PT. Pertamina (Persero), PT. Dirgantara Indonesia, PT. PLN (Persero), PT. Telkom Indonesia, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Perum Damri.

Muhaimin mengatakan saat ini permasalahan hukum ketenagakerjaan pada perusahaan BUMN yang menonjol saat ini adalah tuntutan pekerja kontrak agar diangkat sebagai pekerja tetap dan tuntutan pekerja outsourcing agar diangkat menjadi pekerja tetap pada perusahaan pemberi pekerjaan (Perusahaan BUMN).

“Semua permasalahan outsourcing  yang terjadi di perusahaan BUMN yang saat ini jumlah mencapai 141 perusahaan  harus segera  diselesaikan dengan menggelar musyawarah mufakat secara bipartit  sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”kata Muhaimin

Muhaimin mengakui bila saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan outsourcing yang terjadi di perusahaan  BUMN sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha/manajemen perusahaan dengan pekerja/buruh.

“Selama ini pihak Kemnakertrans terus melakukan pendampingan dan mediasi saat terjadi perselisihan hubungan industrial, terutama soal outsourcing yang terjadi di BUMN. Tinggal dalam pelaksanaannya segera diimplementasikan oleh masing-masing perusahaan BUMN,” sebut Muhaimin.

 Muhaimin mengatakan kewajiban perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD dalam pelaksanaan kebijakan alih daya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan alih daya yang diatur lebih lanjut dalam dalam perjanjian kerja di perusahaannya masing-masing.

 “Perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 12 bulan. Masa transisi harus dimanfaatkan agar peksanaan outsourcing dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,”tegasnya.

 Dalam pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan  pekerjaan kepada perusahaan  penyediaan jasa pekerja/buruh, Muhaimin menegaskan kegiatan usaha yang dapat diserahkan hanya ada lima jenis yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja (katering), tenaga pengaman,  jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh (transportasi). (rud)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.