Jumat, 7 Agustus 20

Pertamina Sulit Bersaing Kedepannya

Pertamina Sulit Bersaing Kedepannya

Jakarta – Pertamina salah satu BUMN non perbankan yang banyak berkontribusi terhadap keuangan negara Indonesia. Tapi sekarang ini, Pertamina mengalami berbagai kesulitan kalau tidak berada ditangan anak bangsa. Ada tiga kelompok pembagian dalam tubuh Pertamina, yaitu proses privatisasi, investasi dan unbranding yang dilakukan dengan peraturan UU.

“Kedua esensinya terhadap pertahanan nasional dan ketiga kaitan dengan utang yang terjadi di dalam Pertamina,” ungkap Faisal Yusra, Presiden Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), forum diskusi bertema “Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Utang Luar Negeri” di Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Ia pun memaparkan sebagai berikut:

Privatisasi
Pertama dengan semangat privatisasi pertamina itu sudah dimulai sejak adanya leter of intens pemerintah RI dengan MR tangal 20 januari tahun 2000 kita berbicara 14 belas tahun yang lalu bahwa sebetulnya pertamina itu prosesnya memang mengarah kepada privatisasi dengan adanya konsep anbanding pertamina yang dimana di dalamnya itu menginginkan proses-proses penguasaan asing itu dengan terang benerang itu di dalam leter of intens itu. Beberapa waktu terbentuk anak pertamina FP, pertamina energi hulu dan sebagainya, jadi pertamina yang hanya 15% untuk di Indonesia mau di pecah-pecah sementara dalam bisnis migas dunia ada istilah big bisnis beatiful.

Ketahanan Nasional
Jadi ini penting pada soal ketahanan nasional bahwa kita punya sejarah yang sangat kelam pada saat migas itu tidak di kuasai oleh anak bangsa . jadi pada saat republik ingin merebut Irian barat yang dimana namanya saat itu adalah Irian Barat semua kendaraan Indonesia mangkrak macet mogok di Makassar pesawat tempur pesawat lainnya yang disebabkan saat itu negara ini tidak menguasai bahan bakar untuk alat tempur karena saat itu semua bahan bakar dikuasai oleh sell, sehingga Bung Karnor saat itu berfikiri nasionasilasi.

“Sekarang saya tidak mengerti malah penguasaan asing itu mengarah lebih besar. Kalau bicara ketahanan nasional Indonesia ini sangat amat ringkih. Mengalahkan Indonesia tidak perlu dengan pesawat tempur. Penghasilan pertamina 800 ribu barel. Kalau minyak mentahnya dikuasai anak negeri sendiri 200 ribu barel yang ada di Pertamina negara tiga ratus,” ungkapnya.

Angka 300 itu, lanjutnya, ada di tangki-tangki perusahaan minyak asing. Sementera kebutuhan BBM kita sekitar 1,6 juta barel per hari, berarti ada 800 ribu barel. “Sedangkan refaidernya kita ada 900. Kita punya 600 sehingga kita import 300 ribu barel minyak mentah untuk bahan baku, untuk satu kilang minyak kita yang di mana diabagi pada perusahaan seven sikler dan antek-anteknya yang dimana itu bagian dari groupnya Amerika dan sebagainya,” tandas dia.

“Sedangkan pertamina hanya bisa menyuplai 200 ribu barel sekarang yang mau dipecah-pecah, bisa dibayangkan kalau tejadi sesuatu salah satu di kelompoknya comenwel dan  Amerika maka mereka menghentikan operasinya kita hanya 200 ribu barel untuk satu 1,6 tidak sampai tiga jam sudah habis negeri ini tidak perlu pesawat tempur cukup telepon saja hentikan ceffron hentikan Total dan  kelompok-kelompoknya tidak bisa beli minyak di Singapura ditutup tidak perlu embargo habis Indonesia,” paparnya.

“Maka tidak ada kata lain proses yang mengarah pada privatisasi adalah proses untuk mengurangi ketahanan kita kedaulatan kita terhadap kekuasaan migas. Oleh karena itu tidak ada kata lain kita harus rebut yang 900 ribu barel betul-betul ada di tangan anak bangs. Makanya perjuangnnya pulau mahakam dan sebagainya itu bagian dari perjuangan ketahanan nasional. Privatisasi itu bicaranya secara corporate namun juga di mulai dengan adanya divenstasi anak-anak perusahaan,” tambahnya.

Proses Utang
Sampai saat ini utangnya pertamina itu sudah lebih dari 280 triliyun dan bond itu sekitar 100-an  triliun pertanyaannya kemana utang ini mengalir. Berarti adanya utang tadi itu adanya pengembangan lapangan-lapanga. Ini sebagai warning pada direksi pertamina sebelum melangka lebih jauh terhadap proses-proses pembentukan utang baru yang mengarah pada bagaimana pertamina ini menjadi tidak berdaulat karena akan banyak dipengaruhi kepentingan-kepentingan asing pasti mereka memberikan pinjaman lainnya yang pasti akan melemahkan kita.

Bond 100 triliun itu kemana ini harus di evaluasi atau di jelaskan oleh direksi baru karena terjadi sebelumnya kemana. Yang kita tahu bahwa bond itu digunakan untuk peningkatan-peningkatan cadangan-cadangan melalui proses-proses akusisi dan marger, bahwa akusisi yang terjadi seperti di Bin Australi, viaetnam gagal, libia gagal, venezuel, tidak jadi, di pondok makmur GPG, gas Jawa, di Komori  gagal, di malasya tidak mendapatkan produksi sesuai harapan ini harus dijelaskan.

Artinya bahwa hentikan dulu proses-proses utang baru dikaitkan dengan tiga hal yaitu ketahanan nasional, dari aspek sekonomi, kemudian dikaitkan dengan hal tekhnis, dimana pemanfaatan utang yang sudah ada terhadap bisnis pertamina harus dijelaskan. Pada tahun 2004 itu tidak ada neraca banyak yang mengantri minta pinjaman dalam artian pertamina itu seksi.

Yusran juga meminta pemerintah BUMN harus mengerti dan memberhentikan proses ini. karena yang dikhawatirakan pertamina hanya akan membayar kupon pembayaran yang berkala setiap tahun yang akan jatu tempo tahun 2018 dan 2020 itu akan membayarkan utang pokok. Bukan dari proses nilai tambah dari proses investasi dengan bond ini namun dengan mengambil keuntungan-keuntungan yang sudah ada, jadi bond ini tidak efektif, dimana bond itu tidak dilakukan sesuai kebutuhan takekanli secara hipotesis bisa jadi ini tidak masuk berarti namun ada perintah perintah dari luar Pertamina.

November 2006, dirut Pertamina dari Soemarno menunjuk  McKinsey selaku konsultan Pertamina dengan bayaran USD 15 juta hampir Rp 150 miliyar, alasanya Pertamina tidak membutuhkan konsultan dengan harga rendah, tetapi memilik nilai tambah. Bertahun-tahun mengobok-ngobok pertamina , McKinsey menuai kritik keras dari kalangan DPRD karena tidak ada hasil malahan menimbulkan banyak masalah, mengacak-ngacak sistem dan dan menyebabkan Pertamina mandul dalam produktivitas, dan sekarang kelompok ini kembali menguasai pertamina. Kami dari Organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia sudah memberi warning agar McKinsey ini tidak dilibatkan lagi.

Datangnya McKinsey pertamina sudah sangat amat telanjang tidak ada proses bisnis pertamina yang tidak diketahui McKinsey, secara logika dia wajar sebagai di reksi Pertamina karena dia sudah tahu A samapi Z Pertamina kalau diprosistes dengan orang pertamina pasti kalah, dimana misalnya kalau pertamina tahu hulu pasti tidak tahu hilir, namun kalau dia sudah tahu semuanya.

Dia juga pernah menjadi staf badan ketahanan dari negara asing artinya kita harus cegah tidak boleh dilanjutkan kalau kita semua sayang kalau pertamina 100% milik bangsa, yang gonjang ganjingnya sampai saat ini mulai bicara soal Sonangol, Mafia Migas, Petral semua dibelok-belokan. “Dan kami menggangap bukan Faisal Basril yang mengobok-ngobok pertamina tapi sebetulnya orang lain yang dimana tata kelola migas menjadi buruk,” ungkapnya pula. (Asm)

 

Related posts