Jakarta, Obsessionnews – Inpex Masela sebagai pengelola Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, akan meminta tambahan perpanjangan kontrak pada 2018. Pasalnya, kontrak mereka di Blok Masela akan habis pada 2028.
Staf Ahli Bidang Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Haposan Napitupulu melihat kesempatan ini merupakan peluang pemerintah merekomendasikan PT Pertamina (Persero) untuk masuk menjadi pengelola Blok Masela.
“Pada waktu kontraknya habis di 2028, perpanjang kontraknya akan diajukan lagi pada 2018. Inpex negosiasi minta perpanjang 20 tahun lagi. Di situ lah peran pemerintah, mengedepankan perusahaan nasional yaitu Pertamina,” paparnya dalam Diskusi Wartawan tentang Kebijakan Kemenko Maritim dan Sumber Daya di Jakarta, Senin (11/4/2016). “Oke Inpex, kami perpanjang. Pertamina tapi diikutsertakan. Willingness dari pemerintah ini menjadi syarat,” tambahnya.
Menurut Haposan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berkewajiban memastikan produksi Blok Masela di deliver gasnya oleh Pertamina. “Diwakilkan Pertamina oleh SKK Migas, hasilnya akan lebih menguntungkan lebih kepada negara dan pemerintah. Alangkah baiknya kalau Pertamina dilibatkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Abdulrachim, mengungkapkan SKK Migas ternyata menjiplak laporan hasil perhitungan Inpex Corporation soal pembangunan Lapangan Gas Abadi-Blok Masela. Inpex adalah kontraktor Blok Masela sejak 1998. Inpex mengeksplorasi sumber gas dan setelah mendapatkannya, Inpex bermimpi membangun kilang LNG di laut (offshore).
Perusahaan Jepang ini kemudian membuat perhitungan, perbedaan biaya pembangunan kilang LNG di laut dan di darat. Mereka pun mengeluarkan laporan bahwa ongkos pembangunan kilang LNG di laut lebih murah dibandingkan darat. Abdulrachim membeberkan, laporan Inpex itu kemudian dipakai ‘mentah-mentah’ oleh SKK Migas untuk presentasi di muka Presiden Joko Widodo. “SKK Migas jiplak langsung tanpa menghitung kembali, lalu mereka paparkan ke Presiden,” bongkarnya.
Tim Kajian Pengembangan Lapangan Gas Abadi-Masela, bernama Tim Fortuga, yang berisi tim tenaga ahli dari Kemenko Maritim membuat perhitungan yang berbeda dari laporan Inpex. Anggota tim Fortuga adalah pakar teknis di bidang LNG dan Petrokimia, ahli-ahli yang sudah sekitar 30 tahun bergerak di bidang LNG.
Hasil hitungan mereka, biaya onshore ternyata lebih murah. Terdapat selisih US$ 6 miliar lebih murah dibanding pembangunan kilang di laut. “Kalau di laut biayanya 22 miliar dolar, kalau darat 16 milliar dolar. Selisih 6 miliar dolar pembangunannya, atau Rp 81 triliun. Belum lagi keuntungan multiplier effectnya,” paparnya.
Abdulrachim lantas mengajak berlogika dan membandingkan dengan pembangunan kilang LNG offshore ‘Prelude’di Australia yang hampir rampung dan akan beroperasi 2017 mendatang, berada beberapa ratus kilometer dari daratan. Kapasitas kilangnya 3,6 juta ton LNG pertahun, biaya pembangunannya US$ 13 miliar. Sedangkan Blok Masela, menghasilkan 7,5 juta ton LNG pertahun.
Ia pun menduga, laporan pembangunan kilang laut berongkos lebih rendah adalah manipulasi Inpex agar bisa masuk kontrak dari SKK Migas. “Nanti setelah dapat kontrak, dia naikin angkanya. Itu biasa terjadi di dunia Migas. Kita enggak mau lagi yang seperti itu terjadi,” tegas Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya.
Abdulrachim juga mengaku prihatin dengan silang pendapat soal Blok Masela. Padahal jelas, akan sangat menguntungkan dan efisien jika kilang di bangun di darat. Membangun kilang LNG di darat lebih menghemat biaya sebesar Rp 81 triliun. “Bayangkan, uang segitu bisa alokasikan ke pembangunan lain. Jembatan Suramadu saja biayanya cuma Rp5 triliun, Lapangan Terbang Perintis cuma Rp 300 miliar. Bisa kita gunakan kemana duit selisih Rp 81 triliun itu?” bandingnya mempertanyakan. (Ars)
