Sabtu, 25 Maret 23

Pertamina Gandeng KPK Awasi Proyek Besar

Pertamina Gandeng KPK Awasi Proyek Besar
* Direktur Utama PT Pertamina Persero Elia Massa Manik (kedua dari kiri)menggelar jumpa pers dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/3/2017).

Jakarta, Obsessionnews.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Elia mengaku mengajak lembaga itu untuk melakukan pengawasan beberapa megaproyek yang akan digarap senilai Rp 30-40 miliar dollar Amerika Serikat.

“Yang akan dilakukan Pertamina dalam beberapa waktu ke depan, ada banyak program yang akan kami dorong ke depan dan skalanya cukup besar salah satunya megaproyek,” ungkap Elia di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Elia mengatakan pengawasan KPK diperlukan agar proyek tersebut dapat dikerjakan dengan baik dan tidak menyalahi aturan. Ia menginginkan masing-masing direksi mengedepankan transparasi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu tugas dirinya sebagai Dirut yang baru adalah ingin menciptakan soliditas yang dimulai dari para direksi sampai jajaran di bawahnya. Antardireksi harus saling mengetahui permasalahan satu sama lain.

“Kami mulai dengan transparansi di antara direksi kami. Kami ingin semua direksi tahu kalau ada masalah di hilir direktur di hulu harus tahu juga. Hanya dengan transparansi bida terjadi soliditas, itu dasar ‘team work’ yang baik, jadi tidak ada lagi curiga-mencurigai,” ujar Elia.

Kedatangan Elia ke KPK juga dalam rangka berkomunikasi soal program kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Ia bersyukur mendapatkan masukan dari pimpinan KPK. Apalagi, KPK mendukung agar Pertamina tak takut menjalankan program.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi itikad baik Elia yang dari awal meminta pengawasan KPK. Agus menegaskan, pihaknya siap mendampingi agar keberadaan Pertamina benar-benar menyejahterakan rakyat.

“Contoh sederhana kalau punya megaproyek sering ada hambatan yang ditimbulkan birokrasi, contoh kadang Bupati kalau dipanggil Gubernur tidak mau, kalau dipanggil KPK datang. Kalau ada hambatannya KPK bisa membantu itu agar memperlancar proses, urusan, dan menegakkan integritas, koridornya itu,” tukasnya.

Agus Rahardjo menyatakan bahwa memang salah tugas KPK di samping penindakan juga pencegahan. Menurut Agus, pendampingan yang dilakukan KPK telah dilakukan ke banyak pihak.

“Kami saat ini mendampingi paling tidak lima provinsi dan Kementan. Kami juga bantu permasalahan di ESDM dan perkebunan soal tumpang tindihnya, kami bantu untuk menyelesaikan itu, agar integritas tetap terjaga,” ucap Agus. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.