Sabtu, 20 April 19

Pertama, Pertamina Terintegrasi Data Perpajakan

Pertama, Pertamina Terintegrasi Data Perpajakan
* Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati yang didampingi oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan serta Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik meresmikan Integrasi Data Antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) di Aula Mezanin Gd Juanda I, Kemenkeu RI, Jakarta, Rabu (21/2/2018). (Foto: Kementerian BUMN).

Jakarta, Obsessionnews.com – Integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Pertamina (Persero) resmi diluncurkan di Aula Kemenkeu, Jl Wahidin No 1 Jakarta, Rabu (21/2/2018). 

Peresmian itu disaksikan langsung oleh Menteri Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati yang didampingi oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan serta Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik.

Ini berarti Pertamina menjadi BUMN pertama yang melakukan integrasi data perpajakan. Integrasi ini dilakukan dengan pemberian akses terhadap data perusahaan, diantaranya data pembelian, penjualan, pembayaran gaji dan transaksi dengan pihak ketiga.

Selain itu, otomatisasi kewajiban perpajakan seperti e-faktur (faktur pajak), e-bupotput (bukti potong/pungut), e-billing (pembayaran), dan e-filling (pelaporan SPT).

Sri Mulyani menyampaikan, dengan momentum ini dapat memunculkan trust terhadap perekonomian Indonesia, karena dari integrasi data perpajakan ini ekonomi menjadi efisien dan produktif.

“Ini merupakan milestone bagi kita semua. Kerjasama ini diharapkan bisa mengurangi beban Pertamina selaku Wajib Pajak dan DJP dalam melakukan compliance. Saya juga ingin memunculkan trust terhadap perekonomian Indonesia, karena dari integrasi data perpajakan ini ekonomi menjadi efisien dan produktif,” ujar Sri seperti dilansir laman BUMN kemarin.

Program ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara Menteri Keuangan dan Menteri BUMN pada akhir tahun 2016, yang menyepakati perlunya integrasi data perpajakan antara BUMN selaku Wajib Pajak dan DJP selaku otoritas perpajakan di Indonesia.

Sementara Rini mengungkapkan, langkah Pertamina ini akan diikuti oleh BUMN lainnya. Ditargetkan akan ada 30 BUMN lain yang bisa melakukan kerja sama integrasi data perpajakan sebelum akhir tahun ini.

“Ini menunjukkan bahwa BUMN betul-betul mempunyai komitmen untuk good corporate governance dan transparan secara menyeluruh,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Pertamina dan Dirjen Pajak menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka pengembangan aplikasi bukti pemotongan/pemungutan (e-bupot) pajak penghasilan melalui program joint development pengembangan aplikasi e-bupotput. (Popi/BUMN)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.