Di negara kita, urusan nama jalan adalah urusan pemerintah daerah (pemda). Pemerintah pusat hanya dapat mengusulkan kepada pemda untuk memberi nama atau mengubah nama jalan yang sudah ada. Gubernur Anies Baswedan yang mendapat dukungan umat Islam melawan Ahok dan AHY dalam Pilkada DKI mestinya tidak ada keberatan apa pun dan tidak berlama-lama mengganti nama Jalan Kebon Sirih dengan Jalan Ali Sadikin. Jalan Kramat Raya dengan Jalan Mohammad Natsir. Jalan Matraman Raya dengan Jalan Kasman Singodimedjo. Jalan Warung Buncit dengan Jalan AH Nasution.
Dari pengalaman permintaan resiprokal Pemerintah Turki, entah apakah itu pemerintahan Presiden Edrogan — yang sepanjang pemahaman saya lebih cenderung ke Islam yang beda dengan sekukarisme Attaturk— ataukah hanya permintaan Kedubes Turki di Jakarta, saya tidak tahu. Ke depan sebaiknya kita tidak usah lagi minta negara lain memberi nama jalan dengan tokoh-tokoh bangsa kita. Sebab, jika mereka juga minta nama tokoh mereka dijadikan nama jalan di Jakarta, kita bisa pusing sendiri.
Di masa lalu, kita pernah dengan inisiatif sendiri memberi nama jalan dengan tokoh negara lain. Ambil contoh Jalan Patrice Lumumba misalnya yang terletak antara Jalan Gunung Sahari dengan Bandara Kemayoran zaman dulu. Lumumba adalah pemimpin Republik Congo di Afrika. Dia dikudeta dan oleh lawan-lawannya dan dituduh komunis.
Di zaman Orba yang anti Komunis, nama Jalan Patrice Lumumba diganti dengan Jalan Angkasa sampai sekarang. Nama Angkasa terkait dengan bandara, walau Bandara Kemayoran sudah sejak 1984 pindah ke Cengkareng. Kita tidak merasa berat menggantinya karena nama Jalan Patrice Lumumba karena kita berikan sendiri, bukan atas permintaan Pemerintah Congo.
Halaman selanjutnya
