Kamis, 21 Oktober 21

Persiapan Eksekusi Mati di Tengah Tekanan Luar Negeri

Persiapan Eksekusi Mati di Tengah Tekanan Luar Negeri

Jakarta, Obsessionnews – Jaksa Agung HM Prasetya menegaskan eksekusi mati gelombang kedua tetap akan dilaksanakan jika semua persiapan sudah dilakukan dengan baik, pemerintah sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan dunia internasional.

“Eksekusi sudah final. Tidak ada penundaan karena kita belum pernah memutuskan kapan harinya, apalagi pembatalan,” ujar Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Prasetyo menjelaskan persiapan eksekusi hukuman mati sudah mencapai 90 persen, sisanya hanya menyangkut masalah teknis yakni pemindahan tahanan hingga persiapan regu tembak.

“Tinggal koordinasi dengan pihak terkait, teknis pemindahan tahanan ke Lapas Nusakambangan dan persiapan personil regu tembak,” katanya.

Eksekusi terpidana mati sudah menjadi keputusan akhir Pemerintah Indonesia dan tidak akan ada penundaan meski ditekan dengan tudingan negatif dari negara asal terpidana mati. Prasetyo menegaskan Pemerintah RI tetap bersikap konsisten dalam memerangi kejahatan narkoba.

“Ini masalah konsistensi penegakan hukum dan kewibawaan negara,” tegasnya.

Sebanyak 20 napi akan berhadapan dengan regu tembak pada eksekusi mati kelombang kedua. Dari jumlah itu, terpidana kasus narkotika paling banyak mendominasi, lainnya tersangkut kasus pembunuhan berat.

Dia mengakui saat ini ada empat terpidana mati yang belum berada di Nusakambangan. Dua orang masih berada di Bali, satu orang di Madiun, dan satu di Yogyakarta.

“Pelaksanaannya nanti akan dilakukan serentak sehingga tidak ada kesan saling menunggu,” tutur dia.

Indonesia tengah menjadi sorotan sejumlah negara luar. Respons negatif diberikan sejumlah pihak terhadap rencana pemerintah melaksanakan eksekusi terpidana mati.

Perdana Menteri Australia Tonny Abbott berulang kali meminta Indonesia untuk membatalkan esekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua WN Australia yang terlibat penyelundupan 8 kilogram heroin pada tahun 2005 silam.

Respon negatif juga dirasakan ketika pemerintah Brasil menolak surat kepercayaan Dubes RI untuk negara itu, Toto Riyanto. Penolakan itu terkait rencana eksekusi mati seorang warga negara Brasil, Rodrigo Gularte. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.