Senin, 26 Oktober 20

Perseteruan Dua Kubu di Dekopin, KemenkopUKM Justru Menjadi Penengah

Perseteruan Dua Kubu di Dekopin, KemenkopUKM Justru Menjadi Penengah
* Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan

Jakarta, Obsessionnews.com – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan memastikan bahwa dirinya dan Menkop UKM, Teten Masduki tidak terlibat apapun dalam permasalahan yang kini sedang terjadi di tubuh Dekopin. Persoalan dualisme yang terjadi di Dekopin bahkan sudah pernah dicoba untuk ditengahi oleh pihak Kementerian. Pihaknya bahkan sudah mengundang kedua belah pihak untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, meski kemudian belum ada solusi.

“Kami tidak berpihak pada urusan yang sifatnya hak sebuah organisasi. Malahan kami membutuhkan organisasi Dekopin yang besar dan kuat untuk bersana-sama memerangi dampak negatif pandemi Covid – 19 terhadap ekonomi rakyat melalui koperasi,” ujar Rully di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Adapun duduk perkara, bermula ketika berlangsungnya Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin pada November 2019 yang dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hasil musyawarah menetapkan Anggaran Dasar Dekopin yang baru. Berdasarkan Anggaran Dasar yang baru tersebut, peserta Munas memilih secara aklamasi dan menetapkan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2019 – 2024.

Di sisi lain, terdapat sekelompok peserta Munas yang tidak menyetujui AD/ART berlaku karena berdasarkan perundang-undangaan harus diubah melalui Keputusan Presiden (Keppres). Mereka yang tidak setuju memilih walk-out dari Munas. Kelompok ini kemudian menyelenggarakan rapat dan memutuskan Sri Untari sebagai Ketua Umum. Dari sini permasalahan, karena terdapat 2 kepengurusan Dekopin. Setelah Munas, kedua pihak menemui Teten dan melaporkan hasil Munas berdasarkan versi masing-masing.

Dari pertemuan itu, Teten meminta agar kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi dengan menugaskan Sesmenkop dan Deputi Bidang Kelembagaan untuk memediasi. Namun belum ada titik temu hingga saat ini karena masing-masing kubu mengklaim hasil keputusannya yang sah.

“Selanjutnya kelompok Untari membuat surat ke Dirjen Perundang-Undangan, karena dianggap Pak Nurdin Halid melanggar Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dekopin. Kemudian, dikeluarkan surat bahwa kepengurusan yang legal itu, kepengurusan Bu Untari,” jelas Rully.

“Kami sangat menghormati surat Dirjen Perundang-Undangan tersebut. Walau muncul pro dan kontra, kami mempersilahkan agar pihak-pihak yang kurang puas untuk mengambil jalur hukum. Sebagai orang yang berlatarbelakang gerakan koperasi, saya sangat mendukung upaya rekonsiliasi damai untuk Dekopin yang kuat, bersatu, dan bermanfaat bagi masyarakat koperasi yang senyatanya. Hingga bisa membawa pesèŕan sejarah ke masa depan,” pungkasnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.