Senin, 27 September 21

Persekusi Adalah Kegagalan Negara

Oleh: Pradipa Yoedhanegara (Pengamat Sosial)

Beberapa hari belakangan ini kita di suguhi sejumlah tayangan dalam bentuk berita yang begitu viral dan menjadi headline baik di sosial media sampai di media elektronik tentang suatu kasus yang bernama *PERSEKUSI* yang untuk sebagian orang awam belum begitu mengenal istilah tersebut??!!

Apa itu yang dimaksud dengan istilah *Persekusi? atau kasus *Persekusi* yang mulai hangat dibicarakan oleh sejumlah kalangan ketika media sosial dan elektronik yang secara terus menerus memberitakan korban Persekusi pada seorang dokter wanita benama Fiera Lovita dan seorang anak bernama Mario yang dilakukan oleh oknum sebuah ormas islam yang sebelumnya kedua korban tersebut telah memposting status di media sosial yang dianggap oleh sejumlah orang menghina dan merendahkan ulama, melalui media sosial, kemudian orang yang dianggap melakukan penghinaan tersebut didatangi dan dianiaya.

*Persekusi* merupakan tindakan sewenang wenang (menganiaya) yang pada mulanya terjadi akibat adanya ujaran kebencian atau pun penghinaan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok tertentu, melalui pelbagai media sosial, kemudian oleh pihak yang merasa terhina atau sakit hati kemudian memburu, dan mendatangi ataupun *mengruduk* secara langsung ke kediaman orang yang melakukan penghinaan tersebut, lalu disitulah pihak yang merasa sakit hati megintimidasi yang dalam bahasa awam itu merupakan perbuatan *main hakim sendiri*

Namun dalam perspektif lainnya *Persekusi* sebenarnya berbeda dengan *main hakim sendiri*, dalam makna yang sebenarnya yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara melanggar hukum untuk memburu seseorang atau Kelompok atau pun golongan tertentu yang dilakukan oleh pihak tertentu secara sewenang-wenang dan sistematis dalam jangkauan yang luas, sehingga ada disparitas makna *PERSEKUSI* dengan yang namanya main hakim sendiri, karena terdapat dua elemen dalam persekusi yang bertujuan untuk menyakiti korbannya secara fisik atau pun psikis.

Dalam *Persekusi* Awalnya, para pelaku akan menentukan target terlebih dahulu yang di dalamnya ada sebuah ajakan untuk mengumpulkan target, melakukan pendataan terhadap target serta adanya upaya untuk memviralkan target. Tahapan yang kedua yakni berburu dengan melakukan pengerahan massa dengan melakukan pengumuman dan koordinasi di lapangan.

Langkah ketiga yakni, upaya untuk penekanan kepada korban *persekusi* untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis dengan cara dipaksa di atas materai lalu kembali diviralkan dengan cara difoto ataupun di videokan, kemudian langkah yang terakhir adalah tahapan mengkriminalisasikan target yang telah ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai pertanggung jawaban. Sehingga sangatlah jelas *persekusi* ini memang berbeda dengan main hakim sendiri, namun ada suatu rangkaian peristiwa yang sangat sistematis untuk mengarahkan seseorang yang dianggapnya sebagai target.

Namun dalam Tulisan ini saya sangat ingin *menggarisbawahi* dan hanya ingin membahas mengenai kenapa *persekusi* itu dapat terjadi ?? dengan begitu masifnya serta sistematisnya hal tersebut terjadi di negeri kita ini yang oleh sebagian negara di dunia rakyat kita yang di kenal sebagai masyarakat yang sadar hukum dan keramah tamahannya serta sikap saling menghargai kemudian berubah menjadi masyarakat yang senang melakukan kekerasan dan intimidasi tanpa melalui proses hukum.

Mungkin salah satunya faktornya adalah karena *NEGARA* dianggap melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang dianggap melakukan penghinaan dan penistaan terhadap para ulama ataupun agama oleh masyarakat, akibatnya masyarakat mulai bergerak secara sendiri-sendiri maupun terorganisir untuk melakukan aksi *persekusi* tersebut karena itu dianggap sebagai hal yang paling mudah untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang ada ketimbang melalui proses hukum yang begitu panjang dan terjal untuk diikuti oleh masyarakat saat ini.

Selain hal tersebut diatas *persekusi* juga terjadi, mungkin karena masyarakat sudah apatis dan tidak lagi percaya terhadap aparatur penegak hukum yang ada di negeri ini lantaran ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku penyebar kebencian, maupun penghinaan terhadap agama dan ulama yang begitu marak di sosial media saat ini.

Mungkin saja sebagai penulis pendapat ataupun analisa yang saya kemukakan salah tapi bisa juga hal tersebut benar adanya karena saat ini dimata publik *negara dianggap *tidak pernah hadir* dan tidak pernah mewakili suara mayoritas pemeluk agama Islam yang seringkali dijadikan objek penghinaan ataupun penistaan oleh sekelompok oknum di dalam masyarakat lainnya yang berbeda aliran maupun kepercayaan melalui sarana sosial media.

Jika hal di atas memang benar terjadi karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara maka sudah selayaknya para share holder yang ada di dalam pemerintahan saat ini untuk dapat di mintai pertanggung jawabannya karena dapat kita *anggap atau nyatakan gagal* karena tidak berhasil melakukan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat luas serta secara sengaja *negara* melakukan membiarkan dengan bertebarannya penghinaan dan penistaan melalui sosial media yang berlangsung secara terus menerus dan masif tanpa melakukan *penindakan* terhadap pelaku penyebar Hoax atau fitnah tersebut.

Negara dalam hal ini seharusnya tidak boleh berat sebelah untuk menyikapi problematika yang saat ini terjadi dimasyarakat karena negara seharusnya dapat *bertindak adil* dalam menyikapi persoalan *persekusi* ini karena terjadinya hal tersebut karena adanya faktor *sebab dan akibat* dan akhirnya karena ada kebuntuan hukum yang terjadi lahirlah sekelompok kecil oknum di dalam masyarakat yang mengambil tindakan yang melanggar hukum karena tidak adanya tindakan preventif sebelumnya yang di lakukan oleh penegak hukum terhadap oknum yang lebih dahulu menyebarkan kebencian melalui sosial media tersebut.

Dengan adanya kejadian kasus *persekusi* tersebut seharusnya Pemerintah yang saat ini berkuasa dapat menjadikannya sebagai bahan untuk introspeksi diri dan berbenah guna memperbaiki regulasi dan aturan hukum yang ada saat ini agar dapat mengembalikan lagi wibawa hukum di negeri ini yang dianggap sangatlah berat sebelah karena mengabaikan *sebab dan akibat* terjadinya *persekusi* yang ramai dibicarakan oleh masyarakat luas dan melalui kementrian komunikasi dan informasi sudah selayaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara luas bagaimana cara dan etika yang baik dalam menggunakan sosial media.  (*)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.