Selasa, 19 Januari 21

Perppu Ormas Bentuk Kediktatoran Gaya Baru

Jakarta,Obsessionnews.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan hadirnya Perppu, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal dalam UU 17/2013.

Setelah Perppu tersebut ditandatangani memunculkan pro dan kontra, ada pihak yang menilai bahwa peraturan tersebut adalah bentuk kediktatoran gaya baru, karena kehadiran Perppu ini selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada pemerintah. Juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap ormas.

Sementara, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, menilai alasan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu pembubaran ormas sesuai dengan asas hukum contrario actus  tidak tepat, karena akan menjurus pada tindakan-tindakan otoriter yang justru kontradiktif dengan semangat berdemokrasi.

Dalam UU Ormas Nomor 17/2013 pemerintah harus melalui beberapa tahapan untuk membubarkan ormas, dimulai dari pemberian peringatan sebanyak 3 kali, hingga keharusan melewati mekanisme pengadilan.

Dengan asas contrario actus yang ada dalam Perppu no 2/2017, maka proses pengadilan dihilangkan dan pembubaran dapat dilakukan dengan mencabut izin yang telah diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu menurut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, kehadiran Perppu akan menghadirkan keresahan baru di tengah masyarakat. Perppu sarat ancaman terhadap kebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E. Perppu juga mengandung semangat yang sangat jauh dari demokrasi.

“Perppu tersebut berpotensi menjadi alat kesewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang kritis terhadap pemerintah, tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan. Dan hal itu berbahaya bagi jaminan keberlangsungan kebebasan berserikat di Indonesia,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (13/7/2017).

Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) memberikan keterangan pers terkait ditandatanganinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Presiden pada Senin (10/7) lalu.

Menurut Menko Polhukam Wiranto, prosedur pembubaran ormas-ormas yang melanggar ketentuan dalam Perppu tersebut akan berbeda dengan UU Ormas nomor 17 tahun 2013. Kendati demikian, ia memastikan bahwa hal itu tetap didasarkan pada aduan dan laporan-laporan dari masyarakat serta kesesuaian dengan kondisi aktual di lapangan.

Jika ormas yang dimaksud terbukti melanggar, maka pemerintah yang memberikan izin berhak melakukan langkah-langkah pembinaan atau bahkan mencabut izin organisasi tersebut. (Iqbal)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.