Minggu, 28 November 21

Perppu Kebiri untuk Berantas Kejahatan Seksual

Perppu Kebiri untuk Berantas Kejahatan Seksual
* Muhammad AS Hikam.

Jakarta, Obsessionnews – Kejahatan seksual khususnya yang terjadi pada anak-anak sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Karena bukan saja dilakukan oleh mereka yang mengidap kelainan semacam pedofilia, tetapi juga sudah menjadi semacam wabah kriminalitas di masyarakat umum. Pemberitaan terkait kejahatan seksual yang disertai dengan pembunuhan  atau penganiayaan (homicide) disertai kebrutalan nyaris tiap hari dapat ditemukan di media massa.

Untuk memberantas kejahatan seksual pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan baru ini populer dengan istilah Perppu Kebiri, karena di dalamnya diatur sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual tertentu berupa pengebirian dengan kimia.

“Sejatinya, kalau dibaca secara sekilas, sanksi kebiri kimia itu hanya salah satu dari berbagai pembaruan norma hukum dalam aturan baru tersebut. Secara substansi pun sanksi kebiri kimia memiliki batasan masa berlakunya, yakni dua tahun, serta prosedur yang cukup ketat, misalnya harus dipantau oleh pihak yang berwajib, sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (2),” kata pengamat politik Muhammad AS Hikam dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5/2016).

Menurut Hikam, substansi norma yang lebih penting dari sisi substansi di dalam Perppu ini adalah sanksi berupa pemasangan cip kepada pihak terpidana kejahatan seksual dan pengumuman kepada publik.

“Saya tidak yakin yakin dengan efektivitas pemasangan cip ini. Tetapi sanksi sosial semacam pengumuman publik dan adanya rekam jejak publik sebagai pelaku kejahatan seksual (public records on sexual offenders), jika diterapkan secara konsisten, saya kira akan bisa menciptakan penjeraan (deterrence) yang lebih efektif,” ujar Wakil Rektor President University, Bekasi, Jawa Barat, ini.

Dalam Perppu ini juga terdapat beberapa sanksi hukuman berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, bagi kejahatan seksual dalam kategori sangat berat, dimaksudkan juga untuk penjeraan (Pasal 81 ayat (5).

“Bisa diduga bahwa aturan tentang sanksi berat ini akan direspons negatif khususnya dari kalangan para penolak hukuman mati,” tuturnya.

Hikam mengatakan, pendekatan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual, terutama yang melibatkan korban perempuan dan anak-anak, tentu bukan satu-satunya strategi yang efektif. Dinamika masyarakat terbuka di era global saat ini menuntut alternatif strategi di luar hard power. Termasuk pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai masalah-masalah kejahatan seksual dalam konteks perubahan nilai-nilai budaya dan komunikasi antar dan lintas-budaya. Juga tak kalah penting dan bahkan dalam jangka panjang akan lebih relevan ketimbang pendekatan legalistik.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Perlindungan Anak  didasari oleh semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak secara signifikan. Tindak kejahatan seksual diyakini dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak di masa depan.

“Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5).

Menurut Presiden, untuk mengatasi kejahatan yang luar biasa tentu membutuhkan cara-cara penanganan yang luar biasa pula. Untuk itu, dalam ruang lingkup Perppu ini akan mengatur pemberatan hukuman pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan persyaratan tertentu.

“Pemberatan pidana berupa ditambah 1/3 dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun,” tegas Presiden. (arh, @arif_rhakim)

Baca Juga:

PKS Dukung Hukum Mati Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak

DPR Dukung Pelaku Kekerasan Seksual Dihukum Mati

Fahira Idris Berharap Pelaku Kekerasan Seksual Dihukum Mati

KIH Tuntut Orang Tua Pemerkosa Juga Harus Dihukum

Pemerkosa Harus Dihukum Mati

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.