Selasa, 14 Juli 20

Perpecahan Golkar Diselesaikan Pengadilan, Sejarah Baru

Jakarta – Pengamat politik dari Poltracking Institute, Hanta Yudha, menilai perpecahan di tubuh internal Partai Golkar akan menimbulkan sejarah baru, jika persoalan yang menyangkut kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sampai diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, dalam sejarah dinamika politik Partai Golkar perselisihan yang terjadi antar kader partai biasanya ‎cukup diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau menunjuk salah satu tokoh senior Partai Golkar sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Cara ini masih dianggap paling baik dalam menjaga keutuhan dan persatuan partai

‎”Kalau sampai diselesaikan di pengadilan itu sejarah baru bagi Golkar,” ujarnya, Selasa (16/12/2014).

Karena itu, Hanta menilai keputusan Menteri Hukum dan Ham Yasonna H. Laoly menyerahkan perselisihan antara dua kubu tersebut ke internal partai dianggap sudah tepat. Pasalnya, cara itu memang dianggap sesuai dengan tradisi yang dipake Partai Golkar selama ini.

Laoly sendiri tidak bisa memutuskan untuk mengesankan salah satu kepengurusan Partai Golkar, baik kubu Aburizal maupun Agung cs. Laoly menyayangkan adanya konflik tersebut. Ia menyarankan agar kedua kubu berdamai melalui Mahkamah Partai. Jika tetap tidak bisa jalan terakhirnya diselesaikan lewat pengadilan.

‎Sementara Aburizal mengaku kecewa dengan keputusan Menteri Laoly. Mestinya, kata Ical ia berharap keputusan yang diambil pemerintah lebih dari itu, yakni mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas di Bali. Menurutnya, rekonsialisasi melalui internal partai sudah pernah ia tempuh, tapi tidak menemui kesepakatan.

Untuk itu, Ical memilih menyelesaikan konflik Partai Golkar melalui jalur pengadilan. Ketua Umum Golkar versi Munas Bali itu juga tidak mau menjadikan Munas gabungan itu untuk menyelesaikan konflik. “Munas gabungan terlalu jauh, masih ada mahkamah partai dan pengadilan,” kata Ical menanggapi keputusan Kemenkumham. Ical sendiri sudah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya.  (Abn)

 

Related posts