Jumat, 27 November 20

Permenristekdikti Dinilai Langgar UU Advokat, Peradi Akan Pertahankan PKPA

Permenristekdikti Dinilai Langgar UU Advokat, Peradi Akan Pertahankan PKPA
* Dekan Fakultas Hukum UKI Hulman Panjaitan memberikan pengarahan dalam penutupan PKPA di kampus UKI Cawang, Jaktim. (Foto: dok panitia)

Jakarta, Obsessionnews.com – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) akan tetap menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Peradi berpegang pada UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan payung hukum ke Peradi untuk menyelenggarakan program PKPA. 

“Peraturan Menteri bukan menjadi landasan kami. Karena kasihan juga orang mau jadi advokat harus ambil kuliah dua semester. Jadi kita coba akan pertahankan,” kata Ketua DPC Peradi Jakarta Timur, Piter Siringoringo saat acara penutupan PKPA di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Jumat (5/4/2019) malam. 

Peraturan Menteri yang dimaksud yaitu Peraturan Menristesdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Menristekdikti yang belum lama ini diterbitkan itu menyerahkan penyelenggaraan pendidikan advokat ke kampus-kampus Fakultas Hukum minimal akreditasi B. 

Pasal 3 ayat 1 menyatakan Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban menyelesaikan belajar paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).

“Mengenai adanya Peraturan Menteri itu kita (Peradi) sudah sikapi. Mudah-mudahan bulan Juli kita adakan lagi (PKPA). Karena rencananya kita akan ujian pada bulan Agustus nanti. Jadi masih ada kesempatan untuk menyelenggarakan PKPA,” tegas Piter.

DPC Peradi Jakarta Timur bekerja sama dengan UKI menyelenggarakan program PKPA di kampus UKI Cawang, Jaktim pada 15 Maret hingga 5 April 2019. Untuk PKPA Angkatan ke-IX ini diikuti 59 peserta. Sementara tenaga pengajar berasal dari praktisi hukum yang berpengalaman, dan akademisi kampus.

“Lulus tidaknya kalian itu berpulang kepada kalian sendiri. Kuncinya harus belajar dan mudah-mudahan semua akan lulus. Kalian menjadi advokat bukan jadi saingan kami, tapi mitra dalam membangun budaya hukum,” ujar Piter.

Dekan Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan mengatakan kerja sama kedua belah pihak selama ini sudah terjalin baik, dan bahkan telah memberikan banyak manfaat. Kerja sama itu tidak sebatas dalam program PKPA, tetapi juga menyangkut bidang ilmiah di antaranya kegiatan seminar dan penyuluhan hukum. 

“Jadi kami akan terus menjalin kerja sama yang memberikan banyak manfaat bagi pengembangan hukum kita. Karena ini bukan pertama kali kami kerja sama dalam menyelenggarakan PKPA, ini sudah angkatan ke-IX,” kata Hulman.

Hulman mendorong peserta PKPA yang juga calon advokat muda itu untuk terus mengembangakan diri. Karena menurut dia, program PKPA hanya menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk memulai ujian sesungguhnya di tataran praksis. 

“Menjadi kebanggaraan tersendiri bagi kami, peserta PKPA ini bisa lulus semua. Karena prinsip pendidikan itu harus memberikan output yang baik,” pungkas Hulman. 

Tomson Situmeang, selaku Sekretaris Program PKPA mengingatkan para peserta untuk mempersiapkan diri menyambut Ujian Profesi Advokat (UPA) yang rencananya akan diadakan pada bulan Agustus mendatang. Peserta yang sudah selesai mengikuti program PKPA ini akan diberikan sertifikat sebagai syarat untuk mengikuti UPA tersebut.

“Teman-teman pulang dari sini jangan lupa belajar yang rajin. Ingat lagi apa yang sudah diberikan selama PKPA ini. Karena inilah yang akan menjadi bahan di ujian nanti,” katanya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.