Jumat, 7 Agustus 20

Permen LHK P.39 Tahun 2017: Rakyat Akan Babat Kayu di Hutan Lindung?

Permen LHK P.39 Tahun 2017: Rakyat Akan Babat Kayu di Hutan Lindung?
* Ilustrasi hutan.

Oleh: Yaminudin, Peneliti Senior Community Development  Network for South East Asian Studies (NSEAS)  

 

Kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Permen LHK No.P.39 tahun 2017 ini merupakan penyempurnaan dari Permen LHK No.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, telah mengatur pola perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani.

Salah satu kritik dan kecaman pihak oenggugat dari kelompok pelaku usaha perhutanan di Pulau Jawa terkait isu pembabatan kayu di dalam hutan lindung. Intinya, mereka mengklaim Permen ini memberi kesempatan kepada rakyat miskin pemegang izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) akan membabat kayu di dalam hutan lindung. Betulkah klaim mereka ini ?

Tentu saja tidak betul. Rakyat miskin dapat IPHPS justru berada di sekitar lahan hutan wilayah kerja Perum Perhutani yang telah terlantar lebih 5 tahun dan 15 tahun. Baik lahan hutan produksi mampu. Hutan lindung wilayah kerja Perum Perhutani, dapat ditemukan dalam kondisi sudah gundul atau kayu telah dibabat.

Para pengkritik Permen LHK P.39 ini memberi kesan seakan rakyat miskin pemegang IPHPS itu bermental dan berprilaku “jahat”, membabat kayu secara ilegal di hutan lindung. Seakan rakyat miskin ini tidak takut penegakan hukum dan juga begitu serakah sehingga membabat kayu di hutan lindung tanpa ada usaha lain dan tanpa pengawasan dari Pemerintah. Perlu diketahui, IPHPS ini memberi kesempatan kepada rakyat miskin untuk melakukan beragam usaha.

Memang Permen P.39 mengizinkan pemanfaatan hutan lindung, tetapi hutan lindung yang sudah terlantar dan gundul untuk ditanami kembali. Jadi, di lahan hutan lindung itu sudah tak ada pepohonan kayu karena dijarah oleh pihak tak bertanggung jawab selama ini. Sementara Perum Perhutani tidak menanam pepohonan kayu, malanan membiarkan begitu saja. Adalah mengada-ada pernyataan bahwa rakyat miskin pemegang IPHPS sesuai Permen LHK P.39 akan membabat kayu di hutan lindung. Faktanya, kayu saja sudah tak ada di lokasi tanah hutan lindung tersebut.

Pernyataan penerima IPHKS akan membabat kayu di hutan lindung juga mengesankan seakan-akan bentuk usaha penerima IPHKS semata urusan penanaman dan pemanfaatan kayu. Padahal beragam bentuk usaha IPHKS, termasuk pemanfaatan air, energi air, pariwisata, dan lain-lain. Tidak hanya urusan perkayuan.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.