Jakarta – Pasca ditetapkannya Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat hubungan antara kedua lembaga tersebut kini tidak lagi mesra. Sebab, jenderal bintang tiga itu adalah petinggi Polri yang masih punya pengaruh besar di institusinya, sehingga ia memiliki kekuasaan yang lebih dibanding yang lain.
Terlebih ada yang bilang bahwa jenderal bintang tiga itu yang punya patron politik. Artinya, mereka sudah punya kedekatan hubungan dengan tokoh politik manapun sejak masih menjadi kolonel. Karena itu, solusi yang perlu dilakukan agar Polri tetap independen dalam menjalankan tugasnya adalah harus ada pemotongan satu generasi di level jenderal bintang tiga.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai solusi potong satu generasi itu belum menjadi solusi yang dibutuhkan saat ini. Dimana seluruh instrumen negara masih membutuhkan satu kekuatan yang utuh di dalam internal Polri agar tidak terjadi perpecahan di dalamnya.
“Kalau kemudian seseorang sudah menjadi jenderal sudah menjadi bintang tiga dan seterusnya. Kemudian dipotong satu generasi ya yang rugi negara,” ujar Taufik kepada Obsessionews.com Selasa (27/1/2015).
Jika memang harus ada pemotongan satu generasi, maka yang selanjutnya akan naik menjadi Kapolri adalah jenderal bintang dua yang kini banyak menjabat menjadi Kapolda. Kasus ini ternyata pernah sukses dilakukan oleh negara lain seperti Cina dan Hongkong dengan akar masalah yang sama. Namun, Taufik tetap tidak sependapat dengan hal tersebut.
“Iya itu kan di Cina bukan di Indonesia,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah mengembalikan semua anggota Polisi kepada sikap keprajuritan dan profesional. Dan ini kata Taufik, menjadi tugas Polri yang akan datang untuk bisa membenahi institusi bhayangkara sehingga tidak ada lagi anggapan di masyarakat bahwa kebanyakan jenderal bintang tiga ikut dalam permainan politik praktis.
Politisi Partai Amana Nasional itu, memang mengakui bahwa pandangan masyarakat itu ada benarnya. Tapi bila solusinya pemotongan satu generasi harus dilakukan, ia tidak sepakat. Menurutnya, kalau pun ada hal-hal yang dianggap menyimpang, ia masih percaya masih bisa diselesaikan dengan jalur hukum.
”Jangan, saya tidak dalam posisi untuk menghilangkan aset itu. Karena bagaimana Polri sekarang harus merubah, memperbaiki, mengingatkan kalau ada hal-hal yang menyimpang kita kembalikan kepada penegakan hukum yang ada,” paparnya.
Selain itu Taufik juga menuturkan, jika ada pemotongan satu generasi sama saja tidak menghargai proses jenjang karier di Kepolisian, yakni sejak mereka masuk taruna, menjadi perwira utama, perwira menengah kemudian perwira tinggi. Adapun, jenderal yang diduga memiliki patron politik, menurutnya, hal itu hanya dilakukan segelintir oknum dan cara pandangnya harus dirubah.
“Memang seharusnya Polri memiliki profesionalisme dan patron untuk menjaga keutuhan NKRI dan ketertiban bangsa. Kalau ada oknum dua orang atau apapun tinggal bagaimana menentukan mekanisme hukumnya yang ada,” jelasnya. (Albar)
