Maryono menjelaskan, permintaan KPR subsidi mayoritas datang dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerja informal. Untuk penyediaan KPR subsidi ini selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, rencananya BTN juga akan menggandeng kepolisian. “Dalam waktu dekat kerja sama dengan Polri untuk penyediaan rumah bagi aparat kepolisian di daerah Bengkulu,” katanya.
Sementara itu Deputi bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menuturkan di Bengkulu ada 17 BUMN, namun skalanya masih kecil dan berkembang. Tahun lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Rini Soemarno mengajak dirut BUMN ke daerah ini untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan.
“BUMN melihat potensi Bengkulu antara lain pelabuhan dan kini sedang dikaji jalur kereta api dari Sumatera Selatan langsung ke Bengkulu,” jelas Fajar.
