Senin, 20 September 21

Perlu Perpres Harga Kebutuhan Pokok!

Perlu Perpres Harga Kebutuhan Pokok!

Jakarta, Obsessionnews – Memasuki bulan suci Ramadhan, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyerukan empat poin imbauan agar menjadi perhatian banyak pihak khususnya pemerintah. Pertama, tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran pasar.

“Kepada seluruh pedagang pasar tradisional, pengelola pasar maupun instansi terkait untuk semakin meningkatkan kewaspadaan atas terjadinya kebakaran pasar,” tegas Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri, seperti dalam rilisnya yang diterima Obsessionnews, Kamis (18/6/2015) pagi.

IKAPPI menyerukan, intensifkan ronda malam dan tingkatkan pengawasan pasar ketika kondisi pasar ramai maupun sepi pengunjung. “Para pedagang kami himbau agar berhati-hati dalam penggunaan bahan yang dapat menimbulkan kebakaran maupun yang mudah terbakar,” tandas Mansuri.

“Hal sekecil apapun yang dapat menimbulkan kebakaran tersebut sebaiknya di antisipasi. Pihak pengelola dan instansi terkait harus segera melakukan pemeriksaan terhadap instalasi listrik maupun ketersediaan Hydrant dan APAR,” tambahnya.

Kedua, lanjut dia, jangan ada penggusuran pasar tradisional maupun pedagang kaki lima selama bulan Ramadhan. “IKAPPI sangat mengecam segala upaya relokasi paksa/penggusuran pasar tradisional dengan dalih apapun itu!” seru Ketua Umum IKAPPI.

“Terlebih bila langkah relokasi paksa tersebut dilakukan menjelang maupun selama bulan suci Ramadhan. Pemerintah Daerah yang melakukan langkah tersebut jelas tidak memiliki keberpihakan yang utuh terhadap nasib dan kondisi pasar tradisional maupun para pedagangnya seperti apa yang baru saja dipertontonkan oleh Pemerintah Kota Semarang yang menggusur pedagang pasar cagar budaya Peterongan,” jelasnya.

Mansuri menegaskan, segala bentuk relokasi paksa/penggusuran pasar tradisional, apapun dalihnya adalah penistaan terhadap manusia dan rasa kemanusiaan. “Oleh karena itu, kami seluruh pihak untuk menghormati bulan suci Ramadhan ini,” tuturnya.

Ia berpendapat, alangkah baiknya bila diambil langkah komunikasi yang lebih intensif untuk mencari solusi dan titik temu terbaik. “Segala kebuntuan yang biasanya terjadi justru dilator-belakangi dari komunikasi yang tidak baik terhadap para pedagang,” terangnya.

Sebab, menurutnya, selama ini pedagang pasar tradisional selalu dipandang sebagai objek dari rencana pembangunan pasar. “Sehingga jarang atau bahkan tidak dilibatkan sama sekali dalam proses tersebut,” ungkap dia.

“Posisikan para pedagang pasar tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga pengelolaan harusnya melibatkan para pedagang. Bila langkah tersebut yang di ambil oleh Pemerintah Daerah, maka tidak akan pernah terdengar langkah perlawanan dan penolakan dari para pedagang,” pintanya.

“Membangun tanpa menggusur, itu yang kami harapkan. Pertengahan Ramadhan nanti, kami akan publikasikan secara luas Pemerintah Daerah mana saja yang melakukan penggusuran paksa kepada pedagang menjelang maupun saat ramadhan. Kami ingin publik tahu bahwa masih ada pemimpin daerah yang tidak memiliki nurani,” tegansya.

Selanjutnya, ketiga, perkuat tali silaturahmi antar pedagang. Memperkuat soliditas para pedagang adalah hal penting, terutama pasar-pasar yang kini tengah menghadapi rencana relokasi paksa oleh Pemerintah Daerah maupun yang baru saja ditimpa musibah kebakaran pasar.

“Silaturahmi adalah poin penting agar soliditas pedagang semakin kuat dan mampu segera keluar dari permasalahan. Ramadhan adalah media yang efektif untuk meningkatkan soliditas pedagang,” harapnya.

Keempat, lakukan pengendalian harga. “Jelang Ramadhan harga-harga kebutuhan pokok kian merangkak naik. DPP IKAPPI melihat permasalahan ini menjadi masalah yang tidak pernah bisa di selesaikan oleh pemerintah di setiap tahunnya,” bebernya.

Ia menambahkan, beredarnya beras plastik, masuknya bawang impor ilegal dari vietnam, thailand serta negara lain beberapa bulan terakhir dan merangkaknya harga daging, cabai dan sayur mayur membuktikan bahwa perlu ada kebijakan khusus dan sentuhan lebih nyata dari pemerintah.

IKAPPI menyarankan segera dibuatkan Perpres tentang pengendalian ketersediaan, harga kebutuhan barang pokok serta perlindungan yang nyata. “Hal ini merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2014 pasal 25 ayat 3 dan pasal 29 ayat 3 yang mengamanatkan pemerintah menetapkan Perpres tersebut,” jelas Mansuri.

Lebih lanjut, IKAPPI mendorong agar Perpres tersebut menjadi jembatan keberpihakan dan melakukan sentuhan dari hulu sampai hilir. Dari petani sampai ke pedagang pasar. Dari proses tanam sampai distribusi. “Pemerintah harus memastikan pupuk sampai ke petani, modal sampai ke petani dan distribusi aman sampai ke pedagang pasar,” tandasnya.

“Subsidi terhadap pupuk dan gabah kami pandang mampu turut serta menekan kenaikan harga dipasar. Bila hal tersebut dicabut, maka pasti akan bersampak secara langsung terhadap ketidakstabilan harga. Apabila harga cenderung tidak terkendali, pedagang selalu menjadi kambing hitam terus menerus,” imbuhnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.