Jakarta, Obsessionnews – Para kepala daerah banyak yang ketakutan dalam menetapkan kebijakan bahkan menyerap anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat. Alasannya, takut di-KPK-kan kalau-kalau salah menelurkan kebijakan.
Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina mengatakan, penegak hukum tak boleh memperkarakan begitu saja setiap kebijakan yang ditelurkan. Justru, sebelum regulasi dikeluarkan pemerintah daerah harus disertai pendampingan. Misalnya saja dengan memperbanyak akuntan di daerah-daerah.
“Harus ada Perpres soal tak boleh perkarakan policy tapi harus disertai pendampingan. Juga memperbanyak akuntan di daerah dan mencatat anggaran,” kata dia di Jakarta, Kamis (27/8).
Firmanzah menilai, proyek manajemen di tingkat kabupaten/ kota perlu diadakan. Sebab tanpa itu, serapan anggaran sangat sulit bisa optimal. Selain itu, pendampingan yang diberikan berguna untuk membereskan dokumen guna pencairan anggaran. Sebab Menteri Keuangan, pasti tak mau meloloskan jika dokumen tak lengkap.(Mahbub Junaidi)
