Selasa, 29 September 20

Perkuat Strategi Penegakan Hukum, Kejaksaan Kerja Sama dengan BPK

Perkuat Strategi Penegakan Hukum, Kejaksaan Kerja Sama dengan BPK
* Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Kejaksaan RI dan BPK RI di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/8/2020). (Foto: Kejagung)

Jakarta, Obsessionnews.comKejaksaan Republik Indonesia mengajak seluruh lembaga penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk senantiasa menjaga serta memelihara kerja sama yang sudah terjalin baik.

Diharapkan pula tercipta harmonisasi dalam menjalankan pengabdian bagi bangsa dan negara yang menjadi tugas, kewajiban, serta tanggung jawab bersama.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Kejaksaan RI dan BPK RI di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Dia mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan langkah monumental sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman bersama bahwa jalinan kerja sama sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral antaraparat yang memiliki ruang lingkup pengawasan.

“Niscaya dibutuhkan untuk saling melengkapi di tengah kelebihan dan keterbatasan masing-masing lembaga,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, nota kesepahaman ini hendaknya dimaknai menjadi sebuah komitmen, kesungguhan tekad, dan semangat bersama, agar lebih efektif dalam bertindak, berkoordinasi, serta berkolaborasi secara bersama.

“Ketika dihadapkan pada berbagai kemungkinan persoalan yang berpotensi mengganggu dan memengaruhi upaya mewujudkan visi dan misi bangsa,” ucap Burhanuddin.

Jaksa Agung juga menjelaskan, secara teknis kerja sama dan koordinasi itu akan dikemas dalam beberapa ruang lingkup. “Tujuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak,” tuturnya.

Koordinasi ini dalam rangka mendukung penegakan hukum yang meliputi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan investigatif yang berindikasi kerugian negara atau daerah dan unsur pidana. Kemudian, tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian Negara atau daerah, dan pemberian keterangan ahli.

“Melalui kerja sama ini, saya berharap akan terjalin sinergi dalam membangun kesamaan persepsi dan keterpaduan guna mendukung serta memperkuat peran strategis Kejaksaan RI dalam penegakan hukum,” pungkasnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.