Kamis, 9 Desember 21

Perjuangan Korban Dam Koto Panjang, Kandas di MA Jepang

Perjuangan Korban Dam Koto Panjang, Kandas di MA Jepang

Padang, Obsessionnews – Masyarakat korban dam (waduk) Koto Panjang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat (Sumbar) hingga kini merasa belum mendapat keadilan, setelah 15 tahun tempat tinggal mereka terbenam untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di daerah mereka.

Sejak program dimulai tahun 1993, tahun 1997 masyarakat menggungat pemerintah ke pengadilan. Gugatan masyarakat selalu ditolak dan terakhir Mahkamah Tokyo, Jepang menolak kasasi yang diajukan oleh Badan Pendukung Masyarakat Korban Dam Koto Panjang, Jepang.

Putusan Mahkamah Jepang yang keluar 4 Maret 2015, menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Jepang bahwa bantuan hutang luar negeri merupakan persoalan internal pemerintah Indonesia dan Majelis Hakim di Jepang tidak mengakui meski ada persoalan/penderitaan ditingkat masyarakat, termasuk pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidupo yang diajukan Walhi juga tidak ditanggapi.

Sekjen) Badan Pendukung Masyarakat Korban Dam Koto Panjang Katsuhiro Toyama
Sekjen) Badan Pendukung Masyarakat Korban Dam Koto Panjang Katsuhiro Toyama

Menanggapi putusan tersebut Manajer Kampanye Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ode Rakhman mengatakan Walhi tetap menuntut pemerintah Indonesia, meskipun jalur hukum yang sudah ditempuh ditolak oleh pengadilan.

Meski proses hukum ditolak, Walhi akan terus melakukan upaya lain dengan mengadukan kasus tersebut ke Komnas HAM. Pihaknya kini tengah mengkaji jalur yang akan ditempuh untuk mengadukan persoalan itu ke Komnas HAM.

“Kita sedang mengkaji ke arah itu, apakah mungkin persoalan itu kita adukan ke Komnas HAM,” kata Ode.

Ia menilai, kebijakan pemerintah membangun PLTA Koto Panjang dengan cara membangun waduk dinilai tidak tepat. Selain 13 desa tenggelam, kerugian materil dan ekonomi masyarakat besar.

Dam3

Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan bisa mengancam ke depan, bahkan saat ini daya dukung lingkungan yang ada disekitar Koto Panjang sudah jauh menurun.

“Dampak lingkungan akibat pembangunan waduk untuk PLTA sangat besar diantaranya daya dukung lingkungan jauh menurun,” ujar Ode.

Selain Walhi, Badan Pendukung Masyarakat Korban Dam Koto Panjang, Jepang menempuh proses hukum di Tokyo Jepang dengan menggungat pemberi bantuan Official Developnet Agency (Oda) ke pengadilan setempat di Tokyo, Jepang.

Dam4

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pendukung Masyarakat Korban Dam Koto Panjang Katsuhiro Toyama mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan September 2002 di Pengadilan Tokyo, Jepang, hingga kasasi di ditingkat Mahkamah Agung (MA) setempat. Tanggal 4 Maret 2015, putusan keluar yang menyatakan bahwa MA setempat menolak kasasi yang diajukan.

Katsuhiro Toyama mengaku kecewa dengan putusan tersebut dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat khususnya yang menjadi korban pembangunan dam Koto Panjang oleh pemerintah. Ia menilai putusan itu tidak adil, tidak memihak rakyat seta tidak manusia dan sangan memalukan.

Menurut dia, putusan itu merupakan ketidakberdayaan hakim dan angkat tangan minimal untuk mempertimbangkan apa yg dituntut korban. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.