Senin, 27 September 21

Pergub Demo, Ahok Dinilai Langgar Konstitusi

Pergub Demo, Ahok Dinilai Langgar Konstitusi

Jakarta, Obsessionnews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menandatangani Pergub Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka pada 28 Oktober 2015. Pimpinan Kolektif Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Michel menilai Ahok anti demokrasi dan melanggar konstitusi.

“Ini melanggar konstitusi. Kita bisa judicial review soal pergub itu,” ucap Michael di kantor LBH Jakarta, Senin ( 2/11/2015).

Michael menyebutkan juga mantan bupati Belitong Ahok sosok yang arogan, karena selama ini kaum buruh berdemo tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, justru untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena dalam sejarahnya, kaum buruh tidak pernah saat aksi merusak fasilitas umum, baik taman ataupun pot bunga yang ada di jalan,” kata Michael.

Sementara, Ahok membantah bahwa pergub DKI yang baru ia tandatangani itu, untuk pengekangan terhadap hak kebebasa menyatakan pendapat. Pergub tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

“Tidak ada yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut,” kata Ahok di Balaikota, Senin (2/11/2015).

“Kamu (pengunjuk rasa) boleh menyampaikan pendapat, tapi tidak berhak merugikan kepentingan umum,” ujar Ahok.

Berikut, diantara pasal-pasal yang membatasi demo di Jakarta:

Lokasi dan waktu penyampaian pendapat

– Pasal 4: lokasi yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat berdemo yaitu:

a. Parkir timur Senayan
b. Alun-alun Demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat
c. Silang Selatan Monas

– Pasal 5: penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai pukul 18.00

– Pasal 6: Tertib umum penyampaian pendapat di muka umum meliputi:

a. menjaga kebersihan dan lingkungan fasilitas umum
b. menghormati hak asasi manusia orang lain
c. mematuhi batas maksimal baku kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 desibel
d. parkir pada tempatnya
e. tidak melakukan konvoi/pawai
f. tidak ada kegiatan jual beli perbekalan

Selain itu, didalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum itu juga terdapat larangan melakukan unjuk rasa di kawasan istana kepresidenan. (Popi Rahim)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.