Kamis, 24 September 20

Perempuan Kunci Suksesnya Demokrasi di Indonesia

Perempuan Kunci Suksesnya Demokrasi di Indonesia
* Diskusi Kemendagri tentang keterlibatan perempuan dalam panggung politik.

Jakarta, Obsessionnews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar diskusi publik dengan tema “Partisipasi Perempuan dalam Mendukung Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019” di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2017).

Mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasid mengatakan, salah satu syarat dari kebangkitan demokrasi di Indonesia adalah semakin banyaknya keterlibatan kaum perempuan dalam panggung politik. Sebab, di era demokrasi ini ia melihat partisipasi perempuan dalam panggung politik masih minim, karena adanya bias jender. Perempuan masih dikesampingkan.

“Kebangkitan demokrasi Indonesia hanya bisa terwujud, bila semakin banyak keterlibatan perempuan dalam panggung politik,” ujarnya.

Tidak bisa pipungkiri kata dia, peran perempuan dalam panggung politik masih dibatasi. Hal ini terbukti dengan syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan di DPR. Padahal jika kita mengacu pada demokrasi Pancasila, tidak mestinya kata dia, tidak ada pembatasan peran perempuan di dunia politik.

“Karena semua orang kan punya hak yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, sejak awal kultur di Indonesia perempuan berpolitik masih terlihat tabu. Belum ada kesadaran dan pemahaman kolektif bagi semua perempuan Indonesia. Padahal menurutnya, perempuan dipandang lebih rasional, dan ciri dari demokrasi adalah mengedepankan rasionalitas.

“Dalam konteks demokrasi, seharusnya lebih mengedepankan rasional, tapi justru yang ada diisi oleh irasional,” tuturnya.

Selain lemah dengan maraknya money politik, Ryaas juga mengkritik adanya Pemilu serentak. Menurutnya Pemilu serentak hanya akan membuat bingung masyarakat, karena rakyat dipaksa untuk memilih sekian banyak calon dalam satu waktu.

Pemilu serentak kata dia, juga merupakan bentuk pelecehan terhadap Presiden terpilih. Ia melihat di negara-negara maju tidak ada sistem politik yang mengharuskan adanya Pemilu serentak. Mestinya kata dia, pemilihan presiden tetap dipisahkan dengan pemilu legislatif.

“Ini pelecehan terhadap presiden, kenapa untuk memilih satu orang pemimpin negara ini harus dibarengkan dengan pemilu legislatif. Mestinya Presiden itu diistimewakan. Kalau dicampur ini kan sama saja kaya sunatan masal,”jelasnya.

Sementara itu, anggota DPR Komisi V Hetifah Syaifudian memaparkan peran perempuan dalam panggung politik memang masih menim. Dari 40,58 persen perempuan lulusan perguruan tinggi, hanya 14 persen yang menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, 16 persen anggota DPRD provinsi.

“Dan 17,3 persen di DPR, lalu hanya 23 persen perempuan yang menjadi menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kenapa perempuan tidak banyak terlibat dalam kegiatan di ruang publik, ia menyebut ini disebabkan karena perempuan Indonesia masih sedikit yang berminat untuk terjun di panggung politik. “Alasannya politik dikenal sebagi dunia korup, politik diliat sebagai domain laki-laki,” jelasnya.

Selain itu, perempuan juga dipandang masih kurang percaya diri, merasa tidak punya kemampuan untuk terjun di dunia politik. Terlebih kata dia, politik di Indonesia membutuhkan dana besar, sedangkan wanita Indonesia secara ekonomi masih banyak yang kurang. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.