Kamis, 9 Desember 21

Perangi Mafia Tanah Buka Peluang Investasi

Perangi Mafia Tanah Buka Peluang Investasi
* Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. (Foto: kompas)

Jakarta, Obsessionnews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengakui banyak kasus-kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah  yang terjadi bertahun-tahun lamanya, namun hingga kini belum tuntas.

“Saya akui banyak kasus yang belum selesai, kenapa? Kalau sudah sampai ke sengketa, konflik apalagi terlibat mafia tanah itu lebih rumit, apalagi sudah masuk lewat pengadilan. Pengadilan kan ada tata usaha negara, perdata, dan pidana,” kata Sofyan Djalil dalam jumpa pers secara daring, Senin (18/10/2021).

“Kemudian kalau-kasus yang sudah bertahun-tahun ini banyak kasus yang sudah legacy, masa lalu baru sekarang kita buka, lalu kita perangi itu. Tidak mudah, namun untuk teman teman ketahui bahwa pemerintah sangat serius,” katanya.

Sebelumnya banyak yang tidak tahu tentang kejahatan mafia tanah, namun setelah Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah terbentuk, kasus-kasus tersebut baru terungkap ke publik. Lewat Satgas ini Kementerian ATR/BPN bersama institusi kepolisian berupaya memeranginya.

“Tujuan akhirnya adalah supaya adanya kepastian hukum dalam bidang tanah, hingga investor yakin melakukan investasi di Indonesia, hingga orang yang punya hak bisa tidur nyenyak, tidak khawatir bahwa tanah nanti diserobot oleh mafia tanah dengan berbagai praktek-prakteknya,” ucap Sofyan.

Ia mengingatkan para mafia tanah untuk tidak lagi melakukan kejahatan pertanahan. Sebab kalau tidak Satgas Antimafia Tanah tidak akan segan-segan melakukan penindakan. Terbukti bersalah, sudah barang tentu hukuman penjara siap menanti.

“Saya hanya mau mengingatkan kepada para mafia tanah, jangan coba-coba lagi. Kalau di masa lalu kalian bisa melakukan secara leluasa, sekarang tidak bisa lagi, kita akan monitor, kita akan melakukan berbagai upaya,” pungkasnya.

Sofyan Djalil mengatakan kasus mafia tanah menjadi perhatian serius oleh Presiden Jokowi. Dalam kesempatan rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Jokowi meminta Sofyan Djalil mengawal upaya memerangi mafia tanah, dengan menggandeng aparat penegak hukum.

“Prinsip saya tidak boleh mafia menang, karena kalau mafia yang menang itu repot kita semua. Untuk itu, kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kemudian kami ke Komisi Yudisial untuk koordinasi, dan juga Mahkamah Agung,” papar Sofyan Djalil.

Ketua Satgas Antimafia Tanah, Hary Sudwijanto mengatakan sejak terbentuk tahun 2017 pihaknya telah mengidentifikasi berbagai kasus kejahatan pertanahan. Namun dalam proses penyelesaiannya butuk kerja sama sejumlah pihak.

“Di dalam pelaksanaannya tim sudah berhasil melakukan penindakan beberapa kasus, namun ini tidak bisa diselesaikan hanya kerja sama antara kepolisian dengan BPN saja, kita perlu menggandeng aparat penegak hukum lain termasuk kejaksaan dan pengadilan,” ungkap Hary Sudwijanto.

Menurut dia, penanganan kasus mafia tanah membutuhkan kerja ekstra. Karena banyak sekali modus operandi yang dilakukan oleh pelaku mafia tanah ini dari mulai pemalsuan dokumen kependudukan, menduduki lahan tanpa hak, serta mencari legalitas di pengadilan.

“Di dalam pelaksanaannya, BPN tidak punya kewenangan untuk uji materil dan melakukan penindakan atas mafia tanah. Dengan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan kita bisa menembus perilaku jahat yang dilakukan oleh mafia tanah itu,” tukas dia.

Irjen Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengungkapkan sejumlah langkah dilakukan mereka dalam upaya memerangi mafia tanah. Selain dengan membentuk Satgas Antimafia Tanah, pihaknya juga membentuk Direktorat Bidang Investigasi.

Inspektorat ini melakukan audit forensik, maupun audit investigasi untuk mengungkap terjadi atau tidak terjadinya suatu penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara ataupun kasus-kasus pertanahan.

Ruang lingkup kerja Inspektorat bidang Investigasi yaitu mengungkapkan fakta-fakta dari awal proses, sebab-sebab dan dampak dari suatu penyimpangan bidang pertanahan, kemudian pihak-pihak yang terlibat atau yang terkait dalam penyimpangan tersebut.

“Dari penyimpangan itu sendiri disimpulkan apakah mengakibatkan kerugian negara, pelanggaran disiplin oleh para pegawai, ataupun terjadinya penyimpangan atau prosedur di dalam pelayanan pertanahan yang mengakibatkan mengalihnya hak seseorang dengan cara tidak sah,” papar Sunraizal.

Tercatat ada 732 pengaduan yang dilayangkan ke Inspektorat bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN. Terdiri dari penyalahgunaan wewenang 17 kasus, pelayanan masyarakat 201 kasus, korupsi atau pungli 11 kasus, kepegawaian atau ketenagakerjaan 3 kasus, sengketa, konflik dan perkara 493 kasus, serta lain-lain 7 kasus.

“Semua pengaduan kami analisis, yang memenuhi persyaratan bukan mengandung fitnah akan kita tindak lanjuti ke lapangan, tetapi yang tidak memenuhi unsur kami tampung, kami cari kelengkapan buktinya. Apabila mencukupi kita melakukan audit oleh Tim Inspektorat,” ujar Sunraizal. (Has) 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.