Rini M. Soemarno, Menteri BUMN RI
Jelang pertarungan demokrasi pada April 2019 mendatang, banyak tudingan miring ditujukan kepada pemerintah. Salah satunya adalah besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp 5.271 triliun. Namun masalahnya, tudingan itu terkesan menyudutkan pemerintah tanpa cek dan ricek kondisi yang sebenarnya.
Untuk menjawab tudingan itu, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno memiliki
kewajiban berkomentar. Menurutnya, utang adalah hal yang biasa dilakukan perusahaan termasuk BUMN. Namun, selama utang ditarik dengan rasio yang benar dan bertanggung jawab tentu seharusnya bukan menjadi masalah. “Selama dengan rasio yang benar, bertanggungjawab dan dimanfaatkan untuk hal yang produktif, itu yang saya jaga,” kata Rini di awal Desember 2018.
Sebelumnya, Kementerian menyampaikan utang BUMN mencapai Rp5.271 triliun, sebanyak Rp1.960 triliun merupakan utang riil. Sedangkan, utang BUMN di sub sektor keuangan mencapai Rp3.311, kemudian dana pihak ketiga (DPK) R 2.448 triliun, dan premi
asuransi dan lain-lain Rp335 triliun.
Rini menjelaskan, penarikan utang merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha. Dia menerangkan tidak ada perusahaan mana pun di dunia bisa melakukan ekspansi tanpa bantuan dari utang. “Yang penting berutang dengan perhitungan benar, debt to risk rasio baik serta proyek yang akan dikerjakan baik,” katanya. (Imam)
