Sabtu, 25 September 21

Per 1 Juli, Wajib Pajak Gunakan E-Faktur

Per 1 Juli, Wajib Pajak Gunakan E-Faktur

Jakarta, Obsessionnews Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Jawa dan Bali untuk menggunakan e-faktur. Kewajiban ini bakal mulai diberlakukan 1 Juli 2015 nanti.

“Bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak akan dikenakan sanksi pajak berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (DPP),” demikian diungkapkan dalam laman resmi DJP, di Jakarta (Baca juga: Ratusan Pengguna Faktur Pajak Diduga Bermasalah.)

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk penggunaan efaktur. Pertama, memasang aplikasi yang disediakan DJP di perangkat komputer PKP masing-masing. Aplikasi e-faktur ini terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan PKP dalam membuat SPT masa PPN secara elektronik. Aplikasi tersebut dilengkapi pula dengan buku manual yang menjelaskan cara penggunaannya.

Kedua, PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan, dengan menyampaikan surat permintaan sertifikat elektronik dan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik.

Keuntungan bagi penjual yang menggunakan e-faktur antara lain, tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik, e-faktur pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.

Namun, jika ditujukan sebagai dokumentasi, e-faktur dapat untuk dicetak sesuai kebutuhan. Ketiga, aplikasi e-faktur pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya. Keempat, PKP yang menggunakan e-faktur pajak juga dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP.

Sedangan keuntungan bagi pembeli adalah terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena cetakan e-faktur pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan seperti nilai DPP dan PPN. (Mahbub Junaedi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.