Sabtu, 18 September 21

Penyelenggara Haji ‘Nakal’ Harus Diberi Sanksi

Penyelenggara Haji ‘Nakal’ Harus Diberi Sanksi

Bandung, Obsessionnews – Penyelenggara haji dan umroh yang “nakal” harus diberi sanksi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa, Kamis (28/5). Menurutnya, kasus penelantaran haji dan umroh yang setiap tahun terjadi tidak boleh dibiarkan, sehingga harus ada efek jera bagi para pengelola dan penyelenggara haji dan umroh yang nakal atau tidak bertanggung jawab.

Hal ini akan mendorong lahirnya regulasi dan undang-undang penyelenggaran ibadah haji dan umroh yang merupakan sebuah kebutuhan dan perlindungan bagi para jamaah. “Komisi VIII tengah menggodok RUU Pernyelenggaran Haji dan Umroh sebagai revisi bagi UU Haji no 13 Tahun 2008,” tandasnya.

Ledia menilai penting dilakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi jamaah haji dan umroh termasuk perbaikan dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi bagi penyelenggara haji khusus dan umroh yang bermasalah.

Ia menjelaskan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan ibadah ke tanah suci sangat tinggi dan selalu meningkat. Walaupun menurut ibu empat anak ini, besarnya biaya dan lamanya masa tunggu berhaji ternyata tidak menyurutkan antrian pendaftar. “Dua hal ini merupakan faktor pemicu meningkatnya jumlah jamaah umroh Indonesia,” imbuhnya.

Ledia menyayangkan tingginya peminat haji dan umroh ternyata dijadikan kesempatan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan semata.

“Kebohongan terhadap para jamaah haji dan umroh ini banyak ragamnya, ada yang benar-benar memberangkatkan jamaah haji dan umroh tetapi dengan memberikan pelayanan buruk, memberangkatkan tapi melakukan penelantaran jamaah di Arab Saudi dan ada juga yang melakukan penipuan dengan cara mengumpulkan uang calon jamaah, tetapi tidak memberangkatkan atau praktek money game yang berkedok arisan, MLM sampai investasi haji dan umroh,” paparnya.

Ledia mengingatkan, khusus ibadah umroh perlu diberi perhatian khusus karena di dalam Undang-undang No 13/2008 hanya ada 4 pasal terkait penyelenggaraan umroh dan belum memasukan klausul pengawasan, sanksi pidana serta ketentuan yang dapat menjelaskan penyelenggara umroh bukan lembaga keuangan atau investasi.

“Memasukan klausul pengawasan, sanksi pidana serta ketentuan yang dapat menjelaskan penyelenggara umroh bukan lembaga keuangan atau investasi akan memberi kenyamanan bagi para jamaah umroh,” tandasnya. (Dudy Supriyadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.