Kamis, 20 Januari 22

Penyebaran Covid-19 Relatif Terkendali, Rerie Berharap Kinerja Legislasi DPR Ditingkatkan

Penyebaran Covid-19 Relatif Terkendali, Rerie Berharap Kinerja Legislasi DPR Ditingkatkan
* Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Lestari Moerdijat yang akrab dipanggil Rerie. (Foto: mpr.go.id)

Jakarta, obsessionnews.com – Penyebaran Covid-19 relatif terkendali di awal 2022. Dan hal ini harus mampu menjadi pendorong meningkatnya kinerja legislasi DPR RI tahun ini. Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dituntaskan menjadi UU sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan.

 

Baca juga: 

Airlangga: Insya Allah, Kita Bisa Kendalikan Laju Penularan Covid-19

Jerit Warga China Komunis Kelaparan Saat Lockdown Covid-19 di Xi’an

 

 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/1/2022), menyambut pembukaan masa sidang DPR tahun 2022 pekan ini.

“Sangat diharapkan tahun ini kinerja legislasi DPR RI mampu meningkat secara signifikan setelah Covid-19 relatif terkendali,” tutur politisi Partai NasDem ini yang akrab Rerie ini.

Catatan DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Legislatif menyebutkan pada 2015 hanya tiga RUU yang disahkan menjadi UU, lalu 10 RUU pada 2016, enam RUU pada 2017, lima RUU pada 2018, 14 RUU pada 2019 dan tiga RUU pada 2020.
Sedangkan pada 2021 DPR hanya mengesahkan 8 RUU dari 33 RUU yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Rerie menaruh harapan besar RUU yang sudah disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya segera dituntaskan untuk menjadi undang-undang.

Demikian juga dengan deretan RUU yang sudah  disepakati masuk Prolegnas juga harus konsisten menjadi prioritas untuk diproses menjadi UU.

Karena, katanya, sejatinya menyepakati sejumlah RUU masuk Prolegnas sebagai prioritas harus didasarkan pada tujuan bernegara yang secara filosofis telah tegas dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, yang terjadi adalah masih banyaknya RUU yang memiliki relasi kuat dengan upaya pemenuhan hak konstitusional rakyat justru tidak segera ditetapkan sebagai undang-undang.

Sebagai misal, ungkap Rerie, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Hukum Adat dengan alasan persoalan teknis harmonisasi malah terabaikan.

Rerie berharap di masa sidang tahun 2022 ini para legislator mampu melakukan perencanaan dengan baik sehingga proses legislasi di DPR mampu menjawab setiap kebutuhan masyarakat, lewat hadirnya undang-undang yang melindungi hak-hak setiap warga negaranya.

Kepekaan membaca dinamika yang terjadi di masyarakat, menurut Rerie, sangat penting dimiliki oleh para wakil rakyat agar apa yang dihasilkan oleh DPR RI berdampak positif untuk masyarakat luas.

Selain itu Rerie mengajak para wakil rakyat untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dalam setiap melaksanakan tugasnya agar berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini bisa segera diatasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.