Semarang, obsessionnews.com – Wacana penundaan pemilu di Indonesia dengan alasan pandemi dan ekonomi terlihat masuk akal dan seakan-akan dapat dimaklumi. Tetapi, jika melihat berbagai landasan dan realitas justru penundaan pemilu menjadi pintu kerusakan demokrasi di negeri ini.
Baca juga: Gus Jazil: Pemilu Diundur atau Tidak, PKB Siap Lahir Batin
“Jangan berpikir penundaan pemilu, wong deso dan wong cilik saat ini sedang susah-susahnya. Ekonomi baru bernafas. Gak usah lagi ada wacana-wacana aneh yang justru melukai sedulur dan rakyat kita yang sedang berjuang mencari makan di seluruh negeri,” ujar Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Tani dan Nelayan Riyono, dikutip dari situs pks.id, Jumat (4/3/2022).
Menurutnya, seharusnya pesiden dan para menteri berpikir bagaimana membuat suasana pandemi ini lebih adem dan tidak bikin gaduh, sodorkan ke rakyat wacana perbaikan dan jalan menuju kesejahteraan. Bukan wacana kegaduhan yang justru kontraproduktif bagi pemulihan ekonomi rakyat kecil.
“Para petani dan nelayan memiliki kontribusi besar dalam perbaikan ekonomi saat pandemi. Apa insentif buat mereka saat ini? Malah diberikan kado kenaikan gas elpiji dan naiknya harga pangan serta anjloknya harga komoditas pertanian dan peternakan. Lalu apa peran negara untuk mereka?” ujar Riyono.
Anggaran pembangunan sektor pertanian dan kelautan juga setiap tahun dikurangi. Di tahun 2021 Kementerian Pertanian juga sudah mengalami pengurangan anggaran pada tahun sebesar Rp 6,3 triliun, dari semula Rp 21,8 tahun 2020 triliun menjadi Rp 15,5 triliun.
“Sampai tujuh tahun Presiden Jokowi berbagai janji sektor pertanian dan perikanan kelautan jauh dari harapan. Mungkin hanya 30% terealisasi, kalau ada penundaan pemilu yang pasti dibarengi dengan perpanjangan jabatan presiden, maka sektor pertanian dan perikanan akan semakin mundur. Nelayan petani akan semakin susah sejahtera,” tutur Riyono. (red/arh)
