Kamis, 27 Januari 22

Pentolan Gerindra Ingatkan Jika Target 165 Triliun dari Tax Amnesty Gagal

Pentolan Gerindra Ingatkan Jika Target 165 Triliun dari Tax Amnesty Gagal

Jakarta, Obsessionnews.com – Hingga akhir Agustus 2016 penerimaan dari program  tax amnesty  menurut  Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru  mengumpulkan duit tebusan amnesti pajak Rp2,14 triliun. Artinya, angka tersebut baru menyentuh 1,3 persen dari target pemerintah sebesar Rp165 triliun yang diperkirakan bisa terkumpul sampai akhir tahun nanti.

“Sepertinya akan sulit tercapai pada tutup tahun 2016. Mencapai 10 persen saja dari target 165 triliun Joko widodo sudah berterimah kasih banyak sama wajib pajak yang mau mendeclare pajak pakai fasilitas tax amnesty,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, Senin (12/9/2016).

“Ukuran bahwa penerimaan pajak lewat program Tax Amnesty tidak akan mencapai target sangat gampang. Wong target penerimaan negara dalam APBN-P 2016 pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539,17 triliun. Sekitar Rp165 triliun diantaranya, ditargetkan berasal dari uang tebusan amnesti pajak,” tandas pentolan Gerindra itu.

“Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan sepanjang paruh pertama tahun ini baru terealisasi 34 persen atau sebesar Rp522 triliun.  Capaian tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp535 triliun,” lanjutnya.

Jadi, tegas Arief, sangat tidak mumgkin target Tax Amnesty akan tercapai pada tahun lalu yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan adalah mengoptimalkan penerimaan dari WP (wajib pajak) yang punya usaha beromzet di bawah Rp5 miliar.

“Artinya, pemerintahan akan melakukan pemalakan pada jenis usaha kecil menengah seperti pemilik restoran padang, warteg, pedagang pasar traditional, petani kebun sawit, pemilik cafe non franchise, usaha kerajinan rakyat dan lain-lain. Ini tentu akan meningkatkan harga jual dari produk yang dihasilkan oleh sektor usaha beromzet kurang dari 5 miliar,” ungkap Waketum Gerindra.

Arief Poyuono dan Prabowo
Arief Poyuono dan Prabowo

Langkah kedua, lanjutnya, adalah memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah yang tidak prioritas. “Nah, bisa jadi penundaan DAU untuk tahun 2016 bukannya ditunda tapi akan dibatalkan oleh pemerintah pusat,” tandas Arief Poyuono.

Menurutnya, jika program Tax Amnesty yang tinggal hanya 4 bulan lagi di term pertama hanya akan menghasilkan 10 samai 16,5 triliun rupiah saja maka sudah dipastikan defisit anggaran akan semakin melebar hingga melebihi pagu yang ditetapkan oleh UU APBN. “Artinya, Pemerintah Joko Widodo mengalami kegagalan dalam pengelolaan Keuangan negara dan tentu ada konsekuensinya,” tutur pentolan Gerindra.

Ia pun menegaskan, pengurangan DAU  juga akan banyak berpengaruh pada perekonomian nasional dengan turunnya belanja Negara, maka sektor usaha yang berhubungan dengan belanja negara akan mengalami penurunan omset dan berakibat target penerimaan pajak dari WP beromzet kurang dari Rp5 miliar juga tidak akan tercapai. “Dampak paling ngeri adalah ledakan pengangguran apalagi tahun depan akan ada angkatan kerja baru hingga 2 juta orang  dan yang paling ngeri adalah  PHK besar-besaran di sektor UKM,” tandasnya.

Arief mengingatkan, jika penerimaan  yang terus defisit diakhir tahun 2016 dan tahun 2017  sudah pasti akan menciptakan proyek-proyek pemerintah mangkrak dan pemerintah gagal bayar terhadap supplier dan kontraktor yang menjadi rekana pemerintah. “Ini juga akan berdampak pada kredit macet perbankan yang meningkat karena supplier dan kontraktor tekanan pemerintah dalam mendapatkan proyek pemerintah juga mengunakan kredit perbankan,” paparnya.

Arief Poyuono dan Jokowi
Arief Poyuono dan Jokowi

“Sementara itu juga akan banyak Industri Industri yang produknya di beli oleh supplier dan kontraktor rekanan pemerintah seperti alat kesehatan, ATK, alat transportasi, alat peraga pendidikan, alat alat berat, bahan bangunan semua terpaksa tidak terbayar karena supplier dan kontraktor rekanan pemerintah tidak sanggup membayar barang yang sudah dibeli dan dipakai untuk proyek pemerintah, akibat pemerintah mengurangi anggaran nya untuk tahun 2017,” tambahnya.

“Nah, yang paling ngeri lagi dengan makin  membaiknya ekonomi Amerika Serikat maka otomatis the FED akan menaikkan suku bunganya. Artinya akan terjadi Capital Flight yang cukup besar dari Indonesia. Di akhir bulan Agustus saja begitu FED baru menaikkan suku bunganya saja 18 triliun rupiah uang dari Indonesia terbang keluar,” ujar Arief.

Dampak membaiknya ekonomi USA, jelas dia, juga berdampak pada Pembatalan Rencana Investasi dari para investor yang sudah buat MOU dengan pemerintah Indonesia. “Nah, untuk sektor penerimaan pajak dari produk-produk komoditi juga akan semakin berkurang karena India, China, Timur Tengah, Eropa sebagai tujuan ekspor komoditi Indonesia juga mengalami pelemahan ekonomi domestiknya,” bebernya.

Kesimpulannya, tegas Arief, dari semua ini di tangan Presiden Joko Widodo yang sebenarnya punya ambisi dan cita-cita setinggi langit untuk membangun ekonomi dengan gaya manajemen marketing justru akan menciptakan krisis ekonomi nasional yang semakin dalam dan di era Menkeu Sri Mulyani juga pemerintah Indonesia mengalami kebangkrutan.

“Kalau sudah begini sebaiknya Sri Mulyani yang sebenarnya sudah tahu kondisi ekonomi nasional yang sudah 1 tahun setengah di bawah pimpinan Joko Widodo yang amburadul dan terlalu optimis tanpa perhitungan yang tepat, segera saja mengundurkan diri dari jabatan Menkeu daripada reputasinya hancur sebagai ekonomi yang piawai,” tutur mantan Aktivis garis keras ini. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.