Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Umum PP Partai Gerindra, Arief Poyuono yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, mengingatkan agar carut marut silang sengkarut Freport di Papua jangan dijadikan ‘dagang sapi’ untuk kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
“Joko Widodo juga jangan maulah kalau ada iming-iming dari mafia tambang yang punya kepentingan sesaat nantinya dengan menjual bekas pertambangan Freeport dapat fee lalu untuk dana Pilpres 2019. Itu semua bohong!” seru Arief Poyuono dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Obsessionnews.com, Rabu pagi (22/2/2017).
“Atau bisa jadi Freeport ditekan agar nanti bisa membagi fee under table untuk kepentingan Pilpres 2019. Kalau menurut saya sih ada ke arah sana mirip-mirip yang dilakukan pemerintahan SBY tahun 2009 buat kacau Freeport,” tandas Pentolan Gerindra ini.
“Karena itu, saya imbau agar masyarakat Papua dan Pekerja Freeport bersatu melawan pemerintahan Joko Widodo untuk menolak segala macam gangguan melalui peraturan pemerintah terkait Freeport yang berdampak kerugian pada masyarakat Papua,” tutur mantan Aktivis garis keras ini.
Arief Poyuono menduga, ada suatu agenda terselubung dari Menteri ESDM yang berkedok nasionalisme dengan mengorbankan ribuan pekerja di Freeport yang akan di-PHK akibat kebijakan Menteri melampaui UU Minerba, dimana sangat jelas kontrak-kontrak karya yang sebelumnya sudah ada sebelum UU Minerba 2009 diterbitkan masihlah tetap berlaku.
“Azas ini berlaku untuk di semua negara, kecuali memang ada agenda Menteri ESDM yang ingin mengacaukan hubungan investasi dengan Amerika Serikat,” tegas wakil dari Prabowo Subianto ini.
Ia menilai, sejak Jonan menjadi Menteri ESDM banyak kebijakannya yang membuat kacau bidang migas dan tambang dan sepertinya kebijakannya diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan Jonan yang ingin mendapatkan usaha di sektor migas dan tambang tanpa sulit-sulit untuk merintisnya sejak awal dan tinggal mengambil-alih saja dengan murah meriah yang akhirnya terjadi dispute yang berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat di sekitar usaha tambang dan migas.
“Akibat Freeport tutup bukan hanya buruh yang di-PHK tetapi ekonomi domestik Papua juga akan menurun drastis serta pendapatan daerah akan semakin menurun,” tambahnya.
Menurut Arief, Medco belum kelasnya mengelola tambang milik Freeport dan ini sangat tidak mungkin. “Wong bekas tambang Medco yang dikelola Lapindo yang menyebabkan bencana bagi masyarakat Sidoarjo saja lepas tanggung jawab dan negara yang harus bayarin kerugiannya, apalagi ngurus Freeport yang sangat besar. Itu mimpi kali ya,” ungkapnya.
“Joko Widodo jangan mau dikerjain sama Menteri ESDM yang membuat citra Indonesia di mata investor luar negeri akan rusak dan akan semakin investor luar negeri tidak masuk ke Indonesia, karena tidak adanya kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Ketua Umum FSP BUMN Bersatu. (Red)
