Kamis, 9 Desember 21

Pengurus PPP Sumbar ‘Terbelah’

Pengurus PPP Sumbar ‘Terbelah’

Padang, Obsessionnews – Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sumatera Barat (Sumbar) ‘terbelah’. Di satu pihak, kepengurusan di bawah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Romahurmuziy, diketuai oleh Martias Tanjung sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumbar. Di pihak lain, di bawah Ketua Umum DPP PPP di bawah pimpinan Djan Faridz, yaitu Yulfadri Nurdin sebagai Ketua DPW PPP Sumbar.

Kubu Martias Tanjung berkantor di Jl. Jakarta I/7 Asratek, Ulakkarang, Kecamatan Padang Utara. Sedangkan kubu Yulfadri Nudin berkantor di Jl. Beringin Raya 59, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Timur.

Aktivitas kantor DPW PPP Sumbar Jalan Jakarta nomor I/7 Asratek, terlihat kontras dibanding dengan kantor DPW PPP Sumbar yang berada di Jalan Beringin Raya 59.

Pengurus DPW PPP Sumbar di bawah kepemimpinan Martias Tanjung tengah melakukan proses penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon (balon) kepala daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar Desember 2015.

Sementara, aktivitas di DPW PPP Jalan Beringin Raya, terpantau Selasa (5/5) sekitar pukul 15:30 WIB, terlihat sepi dan tidak ada aktivitas, meski kantor tersebut sudah dibuka.

Ketua Panitia Pilkada Sumbar Asrinaldi mengatakan, mulai berkantor di Jalan Jakarta I/7, Asratek, pada Kamis (30/4). Pihaknya berkantor Jalan Jakarta untuk memudahkan koordinasi dengan seluruh pengurus dan kader PPP se Sumbar.

PPP Sumbar1

Disamping itu untuk memudahkan penjaringan pendaftaran bakal calon kepala daerah, baik bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta bakal calon bupati/wakil bupati dan bakal calon walikota/wakil walikota.

“Adek-adek sudah tau kan bagaimana kondisi yang terjadi sekarang ini. Kita bedalah. Karena ada kawan-kawan kami yang melakukan menggembok, mengkunci, tentu tidak mungkin. Kita partai Islam. Kami tidak ingin terjadi kesalahpahaman, bahkan ada yang memancing supaya calon kami kalah,” kata Asrinaldi kepada wartawan saat berada di kantor DPW PPP Sumbar Jl, Jakarta I/7, Selasa, (5/5).

Asrinaldi mengaku tidak terjadi dualisme kepengurusan PPP di Sumbar, karena yang mendapat legalisai dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) adalah kepengurusan hasil Muktamar di Surabaya di bawah Ketua Umum Romahurmuziy.

“Hanya legalitas dari Menkumham hanya kita, baik ditingkat pusat maupun daerah,” klilah Asrinaldi.

Asrinaldi mengatakan, pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka selama sebulan, pada 27 April hingga 27 Mei. Sejak pendaftaran dibuka hingga hari ini, belum ada satu pasangan bakal calon yang mendaftar ke DPW PPP Sumbar. Seluruh pasangan bakal calon disyaratkan mendaftar ke DPW PPP Sumbar sesuai dengan kebijakan DPP PPP. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.